BULELENG (terasbalinews.com) – Upaya memperkuat kapasitas dan integritas aparatur desa di Kabupaten Buleleng terus didorong melalui Lomba Cerdas Cermat bertema “Cerdas Regulasi Tegas Antikorupsi”. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-422 Kota Singaraja ini memasuki babak semifinal dan final di Aula SMKN 3 Singaraja, Kamis (26/3).
Sebanyak sembilan desa terbaik dari masing-masing kecamatan tampil berkompetisi setelah sebelumnya melewati tahap penyisihan di tingkat kecamatan pada 12 Maret 2026. Desa-desa tersebut antara lain Pelapuan, Sembiran, Jagaraga, Gesing, Tinga-Tinga, Tamblang, Mayong, Nagaseoaha, dan Panji.
Dalam sambutan Bupati Buleleng yang dibacakan Asisten I Setda Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, ditegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna lebih dari sekadar perlombaan. Lomba ini dinilai sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia dan seluruh peserta. Lomba ini bukan sekadar ajang adu pengetahuan, tetapi juga menjadi cerminan kesiapan perangkat desa sebagai garda terdepan dalam mengawal amanah rakyat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa desa kini memiliki peran penting sebagai subjek pembangunan. Dengan pengelolaan dana desa yang besar, aparatur desa dituntut mampu menjalankan tata kelola yang efektif, efisien, serta bebas dari praktik penyimpangan.
“Kami ingin desa di Buleleng tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga bersih dari korupsi. Transparansi harus menjadi kebutuhan, bukan lagi beban,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman perangkat desa terhadap regulasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.
“Melalui lomba ini, kita ingin memastikan aparat desa memahami tata kelola keuangan yang benar, sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemahaman regulasi yang baik menjadi kunci dalam mencegah kesalahan administrasi hingga potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai ada lagi program yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Setiap anggaran harus digunakan untuk hal-hal yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Karuna.
Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya preventif membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan desa.
“Tujuan akhirnya adalah mencegah korupsi dan memastikan seluruh program desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Saya harap pemenang lomba ini bisa jadi percontohan sebagai desa anti korupsi,” pungkasnya. *ndr
