DENPASAR – Sementara Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama usai mendampingi Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster melakukan jumpa pers mengatakan, dengan adanya ketegasan Gubernur Bali terpilih semestinya tak perlu ada lagi demo-demo. Memang akan ada yang dirugikan kalau tak ada demo lagi.
“Yang dirugikan jelas mereka yang punya bisnis demo,” sentil tokoh senior PDIP Bali ini sambil tersenyum kecil.
Adi Wiryatama mengapresiasi langkah Koster yang lebih tegas menolak reklamasi Teluk Benoa. Ia mendukung sikap tegas Koster karena dianggap sejalan dengan sikapnya yang tegas menolak total reklamasi Teluk Benoa.
“Kita satu visi dengan pak Koster menolak total reklamasi Teluk Benoa dan menghentikan segala proses terkait itu. Bahkan jika diperlukan DPRD Bali juga akan mengeluarkan surat resmi penolakan tersebut,” tandasnya.
“Kalau diperlukan secara tertulis kami buat (penolakan reklamasi Teluk Benoa-red). Tapi dengan hadir di sini kami ikut menolak total,” ujar mantan Sekretaris DPD PDI P Bali itu.
Saat ditanya apakah sikap penolakan reklamasi ini juga didukung seluruh anggota DPRD Bali, ia menjamin dan memastikan semua satu suara.
“Saya belum sampaikan. Secara umum pasti didukung. Tidak ada masalah karena ini tujuannya untuk kebaikan. Kecuali orang yang tidak beres (tidak setuju dengan penolakan reklamasi-red),” ujarnya sembari berujar penolakan reklamasi ini tanpa tekanan siapapun. Murni atas kesadaran untuk menjaga Bali dan sesuai aspirasi masyarakat Bali.
“Sekarang kami tolak tanpa tekanan siapapun. Kami tidak ditekan oleh demo siapapun. Sebelum ada demo kami sudah nyatakan itu (reklamasi-red) ditolak,” tegas politisi PDI P asal Tabanan itu.
Seperti diketahui sebelumnya Gubernur Bali terpilih Wayan Koster memenuhi janjinya bukan saja menolak rencana reklamasi Teluk Benoa Badung tapi juga mengembalikan fungsi kawasan hutan mangrove yang rusak serta lahan yang dikuasai secara ilegal pihak tertentu.
“Jadi saya tegaskan sikap saya menolak rencana reklamasi Teluk Benoa biar clear. Sebab banyak yang nanya ‘saje ye koster’,” ujar Gubernur Bali terpilih Dr. Wayan Koster didampingi wakilnya Dr. Cok. Artha Ardana Sukawati kepada media di Rumah Transisi Renon, Jumat (24/8) sore. Dalam jumpa pers itu hadir Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, Bupati Badung Giri Prasta dan Sekretaris DPD PDIP Bali AA Jaya Negara.
Koster menjelaskan hutan mangrove saat ini sudah banyak digunduli di sana sini. Ini akan dikembalikan ke kondisi semula. Sedangkan yang mati akan ditanami kembali. Yang diterobos secara ilegal akan ditertibkan.
“Masak kita biarkan yang liar terus terjadi. Jadi akan dihijaukan kembali,” tegasnya.
Di sisi lain, Koster juga menjelaskan bahwa Perpres 51 tak hanya mengatur reklamasi Teluk Benoa. Tetapi juga sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
“Jadi biar ada Perpres gak masalah. Gak dicabut juga gak apa-apa. Yang penting tak ada reklamasi. Kalau Gubernur tak setuju, maka tak akan ada reklamasi,” tambah Koster tegas.
Ketua DPD PDIP Bali itu juga mengajak berbagai kalangan untuk sama-sama ikut mengembalikan tanaman mongrove.
“Nanti kita tanam ramai-ramai mengrove termasuk bersihkan sampah yang banyak berserakan di kawasan mengrove,” ajaknya.(red)