BREAKING NEWS
PT. TERAS MEDIA SEJAHTERA (terasbalinews.com). AHU-0012026.AH.01.01.TAHUN 2023.
Aku Lapor Pajak

Ditjen Perbendaharaan di Wilayah Bali Raih Predikat WBBM

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, memperoleh predikat WBK dan WBBM menerima piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (foto/ist)
banner 120x600

BADUNG (terasbalinews.com). Bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua Bali, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menghadiri kegiatan RBXPerience & Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu (6/12/2023).

Hadir pada kesempatan ini KH. Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Pj. Gubernur Bali, Plt Kepala BKN, Ketua dan Wakil Ketua KPK, Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Riau dan Pj. Gubernur Jakarta serta para pimpinan daerah dan pejabat lainnya dari kementerian/lembaga penerima penghargaan.

Wakil Presiden RI menyampaikan piagam penghargaan sebagai hasil dari evaluasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan nilai AKIP berpredikat AA dan A, serta kepada pemerintah daerah dengan kategori implementasi RB Tematik Terbaik, serta menyerahkan penghargaan kepada instansi pemerintah dengan unit kerja terbanyak yang meraih Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun ini.

Wakil Presiden memberikan apresiasi atas kinerja para peraih penghargaan, namun diharapkan agar keberhasilan tersebut diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden juga mendorong agar dilakukan penguatan secara berkelanjutan orientasi RB Berdampak serta percepatan transformasi digital yang terintegrasi.

Dalam penyampaian apresiasi tersebut, ditetapkan sebanyak 85 unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan 24 unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tersebar pada 27 Kementerian Negara/Lembaga serta 24 Pemda.

Kementerian PAN RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) menetapkan 13 (unit belas) unit kerja di Kementerian Keuangan sebagai penerima penganugerahan ZI WBBM tahun 2023 dan 6 (enam) diantaranya berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang salah satunya adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Di tahun 2023 ini, Kementerian Keuangan menduduki peringkat tertinggi sebagai instansi pemerintah dengan perolehan predikat Unit Zona Integritas terbanyak. Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Untuk tingkat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Direkorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memperoleh 6 predikat WBBM yang terdiri dari Kanwil DJPb Prov. Bali, Kanwil DJPb Provinsi DIY, Kanwil DJPb Provinsi NTT, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Kanwil DJPb Provinsi Sulut, dan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho bersama para pimpinan unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM menerima piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di acara tersebut.

“Dengan diperolehnya predikat WBBM pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali ini, melengkapi pencapaian kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di wilayah Bali sehingga 100% atau seluruhnya telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ucap Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho.

Disebutkan pula penghargaan serupa pernah diraih Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura pada tahun 2016, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja pada tahun 2020, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar pada tahun 2022 dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali menggenapi perolehan predikat WBBM pada tahun 2023 ini.

Menurutnya, predikat WBBM diraih melalui upaya dan kerja keras seluruh tim, yang mana instansi harus dapat menunjukkan kepada tim penilai nasional tentang tata kelola pemerintahan yang baik dari sisi penataan manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, penguatan pengawasan dan tentu saja kualitas layanan publik yang prima.

“Predikat WBBM bukan tujuan, namun harus memberikan motivasi kepada seluruh pegawai pada kantor dengan predikat bergengsi tersebut untuk selalu memberikan kualitas kinerja dan layanan yang terbaik kepada para stakeholder dengan menjunjung nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya. (yak)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *