DENPASAR (terasbalinews.com). PT PLN (Persero) menjamin keandalan dan keamanan pasokan listrik seiring dengan penerapan transisi energi. Hal ini disampaikan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali, I Wayan Udayana saat menerima kunjungan Dewan Energi Nasional (DEN), Sabtu (6/5/2023), di Kantor PLN UID Bali.
Udayana menekankan bahwa semakin menjamurnya jumlah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dimiliki oleh pelanggan, PLN memastikan pasokan listrik tidak akan terganggu.
“PLTS ini sifatnya intermitten, yakni pembangkit listrik yang dalam proses pemasokan dayanya tidak tersedia secara terus menerus, dikarenakan faktor sumber daya yang tidak dapat dikontrol. Untuk itu, PLN harus memperkuat sistem dan memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan tidak terganggu,” jelasnya.
Dalam paparannya, saat ini, bauran pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Bali saat ini masih sebesar 1,48 persen.
“Potensi EBT di Bali memang kecil, potensi terbesar memang ada pada tenaga surya namun itu hanya 5 persen. Untuk itu, demi menjaga ketahanan supply energi listrik di Bali, interkoneksi melalui Jawa Bali Connection (JBC) 500 kilo volt (kV) sangat diperlukan untuk meredam sifat intermitten PLTS,” terangnya.
Sementara itu, Perwakilan dari DEN, Herman Darnel Ibrahim, menyebutkan secara umum penyediaan pasokan listrik di Bali sangat aman, dengan beban puncak 931,1 Mega Watt (MW) kapasitas pembangkit 1.404 MW.
“Bauran energi terbarukan di Bali baru mencapai 1,48 persen, dan 2025 diproyeksikan mencapai 4,6 persen. Pencapaian ini masih jauh di bawah target nasional yang menargetkan 23 persen pada tahun 2023,” tegasnya.
Hambatan pengembangan energi terbarukan di Bali adalah terbatasnya sumber energi terbarukan, permasalahan keterbatasan lahan, hal yang terkait dengan sosial, budaya dan kepercayaan.
“Potensi energi terbarukan di Bali didominasi energi surya 10 ribu MW dan bayu 1.000 MW sedangkan pembangkit hydro dan panas bumi hanya sedikit. Dengan potensi seperti itu maka peningkatan bauran energi hanya memanfaatkan energi surya dan angin,” imbuh Herman Darnel.
Ia pun merekomendasikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dalam rencana pembangunan pembangkit ke depannya agar dievaluasi untuk digantikan dengan refuse derived fuel (RDF) yang telah diresmikan Presiden pada Maret lalu.
Turut hadir pada kesempatan ini, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker dan ESDM) Provinsi Bali, Ida Bagus Ari yang memaparkan kebijakan energi daerah terkait pemanfaatan EBT di Bali. (rls/yak)
