JAKARTA (terasbalinews.com). Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan I tahun 2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global. Hal tersebut terungkap dalam rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II tahun 2023, bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta pada Jumat (28/4) lalu.
Perkembangan positif SSK ini ditopang koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang kuat, seiring membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik.
“Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,6%, didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid-19. Di tengah perkembangan tersebut, pasar tenaga kerja di AS dan Eropa tetap ketat, sehingga mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat, dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun sejalan dengan respons bank sentral AS dan Eropa dalam memitigasi risiko kasus perbankan. Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melalui siaran pers KSSK pada Sabtu (9/5/2023).
Selama triwulan I 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,03% yoy, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya di leven 5,01% yoy.
“Tetap kuatnya pertumbuan ekonomi didukung oleh ekspor yang tetap tumbuh tinggi, konsumsi swasta yang membaik, konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif, dan pertumbuhan investasi nonbangunan yang tetap baik. Ke depan, pertumbuha ekonomi diprakirakan tetap kuat,” tambahnya.
Sementara, tekanan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 4,33% yoy pada April 2023, dari 5,51% yoy pada Desember 2022. Inflasi inti terus melambat menjadi 2,83% yoy, dipengaruhi ekspektasi inflasi dan imported inflation yang menurut, serta pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan.
“Berlanjutnya penurunan inflasi merupakan dampak positif kebijakan moneter BI yang pre-emptive dan forward looking, serta sinergi yang erat dalam pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah), antara lain melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah,” imbuhnya.
Mencermati kondisi ketidakpastian global yang tinggi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, OJK akan terus mewaspadai dampak rambatan kondisi tersebut pada sektor jasa keuangan nasional.
“Meskipun dampak rambatan ke domestik relatif terbatas, langkah antisipatif tetap diperlukan untuk memitigasi dampak lebih jauh pada pertumbuhan ekonomi, intermediasi dan SKK. Kami akan meminta perbankan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola dalam setiap aktivitas bisnis, mengkaji recovery plan, meningkatkan fungsi maupun peran Asset & Liability Committee, melakukan pemantauan terhadap portofolio aset dan liabilitas bank, serta memperkuat penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT),” pungkas Mahendra. (rls/yak)
