DENPASAR – Advokat senior Togar Situmorang, S.H.,M.H.,M.AP., dipercaya sebagai Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali masa bakti 2018-2023. Advokat yang dikenal kritis ini menegaskan akan membantu tugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mencegah praktik korupsi dari penyelenggara negara yang belakangan makin marak terjadi.
“GNPK-RI Provinsi Bali berada di barisan terdepan mendukung dan membantu KPK mencegah dan memberantas korupsi serta membabat habis koruptor,” tegas pria yang dijuluki “panglima hukum” itu di Denpasar, Rabu (12/9/2018).
GNPK-RI Provinsi Bali akan mengawal dan menjadi corong jalannya roda pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Di tengah banyaknya pemimpin daerah di Indonesia yang terjerat kasus hukum korupsi akibat adanya praktik-praktik abuse of power (penyalahgunaan wewenang).
“GNPK-RI Provinsi Bali sangat mendukung kerja-kerja KPK untuk menumpas tuntas kelompok mafia berdasi di Indonesia yang menganut paham nasionalisme berganda. Ini demi di hari-hari mendatang kita duduk di alam demokrasi yang dewasa demi memajuan bangsa agar dapat bersaing di sektor ekonomi,” terang Togar yang juga “Panglima Hukum” Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) pada Pilgub Bali 2018 lalu
Pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates ini berkali-kali menyerukan agar penyelenggara negara tidak melakukan tindakan koruptif.
“Jangan main-main dengan uang negara dan melakukan korupsi,” tegas pria yang juga bakal caleg DPRD Bali dapil Denpasar dari
Mengingat, lanjut dia, di era keterbukaan informasi ini, masyarakat sudah cerdas melihat dan mengawasi para pejabat penyelenggara negara. Terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing.
“Makanya, jangan menyepelekan masyarakat dalam hal pengawasan. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pembiayaan pembangunan (anggaran belanja),” sindirnya.
Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) adalah gerakan rakyat yang dilakukan secara masif dan independen dalam skala nasional dan hanya ada satu di Indonesia di bawah kepemimpinan H.M Basri Budi Utomo yang tujuannya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. GNPK-RI dideklarasikan pada tanggal 09 Desember 2014 bertepatan dengan peringatan hari Antikorupsi Sedunia.(red)