DENPASAR – Dua aspek sangat berpengaruh turunnya IDI di Bali yaitu Lembaga Demokrasi dan Kebebasan Sipil, ungkap Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Bali, Dedi Cahyono di Denpasar, Rabu (15/8/2018). Dikatakan pula Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Bali berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mengalami penurunan.
“Hal itu ditandai dengan beberapa aspek antaranya, kebebasan sipil, hak politik kemudian lembaga demokrasi. Tahun 2016 IDI 78,95 sedangkan tahun 2017 78,80,” ucapnya seraya menjelaskan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Tanah Air.
Jadi indikator di Bali secara keseluruhan dibandingkan nasional sebenarnya mengalami kenaikan 70,09 menjadi 72,11. Tapi kalau di Bali sendiri sedikit mengalami penurunan tahun 2016, 78, 95 turun menjadi 78,80. Tapi yang perlu digaris bawahi Bali masuk kategori sedang.
Dilihat dari beberapa indikator penurunan itu lebih disebabkan karena kejadian-kejadian sensitif. Misal, adanya ancaman oleh sekelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat atau adanya perobekan baliho pada Pilkada yang lalu. Anilisa penurunan ditandai dengan turunnya bobot penilaian yang telah ditentukan.
“Meskipun dari ketiga aspek ada 11 variabel dan 28 indikator. Namun jika bobot nilainya turun, otomatis indeksnya akan turun juga. Dari dua aspek lembaga demokrasi dan kebebasan sipil yang mengalami penurunan mesti menjadi perhatian dan perbaikan,” ujarnya.
Kembali Dedi menegaskan ancaman yang paling dominan sepanjang tahun 2016 hingga 2017 dari kebebasan sipil adanya penggunaan kekerasan atau ancaman oleh masyarakat terhadap masyarakat yang lain (intimidasi). Dan ini yang paling dominan. Di kebebasn sipil ini angkanya memang sudah tinggi karena angkanya masuk kategori baik 96,94 turun sedikit menjadi 95,51. Justru yang perlu peningkatan lebih yaitu lembaga demokrasi dan hak-hak politik.
“Disini untuk lembaga demokrasi adanya kegiatan kaderisasi yang tidak terlaporkan jadi penyebabnya. Untuk itu sepertinya BPS perlu mensosialisasikan pada partai politik untuk melaporkan setiap kegiatannya, pasalnya dalam FGD kita tidak dapatkan data itu yang banyak,” tukasnya.
Untuk mendongkrak serta mengawal demokrasi di Bali, BPS meminta semua unsur harus terlibat, diungkapkan Dedi sebenarnya di BPS ada wadah yang namanya Pokja IDI yang dibidangi oleh Sekda Provinsi Bali serta Kesbangpol bahkan media mestinya ada di Pokja itu.
“Kita berharap semua bisa mengawal demokrasi di Bali, apalagi tahun depan akan ada pileg dan pilpres,” pungkasnya.(red)