DENPASAR – Advokat senior Bali, Togar Situmorang, SH., MH., MAP., mengingatkan agar penyelenggara negara tidak melakukan tindakan koruptif. “Jangan main-main dengan uang negara dengan melakukan korupsi,” pesan Togar, saat ditemui Rabu (5/9/2018).
Dia mengapresiasi tindakan KPK dalam memberantas korupsi dengan menahan 41 anggota DPRD Kota Malang. Menurutnya, tindakan itu sangat luar biasa. Ini peringatan bagi seluruh anggota legislatif dan partai politik agar tidak main-main dengan uang negara.
Togar yang kini maju dalam pencalegan DPRD Bali dari Golkar dari daerah pemilihan Kota Denpasar ini mengatakan, di era keterbukaan informasi masyarakat sudah cerdas melihat dan mengawasi para pejabat penyelenggara negara.
“Makanya, jangan menyepelekan masyarakat dalam hal pengawasan. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pembiayaan pembangunan (anggaran belanja),” ujarnya. Cukuplah anggota legislatif Kota Malang itu menjadi contoh bagi penyelenggara negara lainnya.
Menurutnya, hal ini jangan sampai terjadi lagi di manapun termasuk di Bali. Pasalnya, ada sejumlah nama politisi yang masuk ke dalam pusaran penyelidikan KPK terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Ia berharap, KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, tidak tebang pilih terkait pengentasan kasus korupsi. “Saya berharap mereka bekerja secara transparan dan tidak tebang pilih. Jadi KPK bisa dilihat masyarakat sebagai lembaga independen,” ujarnya.
Togar berharap anggota DPRD Provinsi Bali dan DPRD kabupaten/kota di Bali dapat bekerja secara bersih dan transparan. “Semoga mereka dapat bekerja dengan baik,” tutup caleg nomor tujuh Partai Golkar untuk DRPD Bali ini pada Pileg 2019.(red)
