DENPASAR – Pendaftaran CPNS sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 522 tahun 2018 tentang kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu tenaga guru dan kesehatan disambut baik semua kalangan termasuk di Bali.
Praktisi hukum yang juga advokat senior Togar Situmorang, S.H.,M.H.,M AP., berharap kepada kepala daerah agar proses pendaftaran CPNS ini bisa akuntable dan transparan. Diharapkan tidak ada celah bagi “calo CPNS” yang biasanya bergentayangan mencari mangsa.
“Para pelamar CPNS harus waspada terhadap calo. Jangan mau diiming-imingi lolos CPNS dengan mahar hingga ratusan juta,” kata Togar di Denpasar, Kamis (13/9/2018).
Pria yang dijuluki “panglima hukum” ini mengatakan jika masyarakat pelamar CPNS percaya dengan janji manis calo, tentu mereka sendiri akan dirugikan. Sebab potensi penipuan sangat tinggi. Walau memang ada kemungkinan potensi permainan oknum untuk meloloskan pelamar CPNS yang sudah membayar mahal ratusan juta ini.
Untuk itu Togar yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu berharap lembaga antirasuah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turut monitor dan memberikan perhatian khusus.
“Harapannya agar perekrutan CPNS dapat berjalan transparan, akuntabel bebas dari praktik suap dan percaloan,” tandasnya.
Bahkan Togar mengingatkan para penyelenggara negara dan publik di Bali bisa memetik pengalaman tahun 2012 lalu. Dimana Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali pernah menetapkan kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Badung sebagai tersangka terkait dugaan kasus CPNS.
“Namun sayangnya tidak sampai di meja hijau karena dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Entah apa pertimbangan pihak Polda Bali saat itu,” tutur pria yang kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu.
Untuk itu advokat yang tengah menyelesaikan disertasi Progam Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Udayana berharap dalam rektrutmen tahun ini tidak ada bumbu CPNS dengan “harga” perorangan sampai ratusan jutaan rupiah.
“Saya berharap semua pihak bisa melayani dengan hati, sepenuh hati, berhati-hati agar kisah gelap 2012 tidak terulang,” harap Togar yang juga “panglima hukum” pasangan Mantra-Kerta di Pilgub Bali 2018 lalu.
Hal itu bisa dibandingkan dengan rekrutmen personel bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di Polda Bali dalam rekrutmen calon anggota Polri tahun 2017 dan 2018. Hal ini berkat ketegasan luar biasa dari Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose hingga ada ungkapan “ lebih baik puasa daripada masuk penjara”.
“Hal itu membuktikan rekrutmen di Polda Bali sangat steril melalui proses seleksi ketat, transparan dan akuntabel yang dilakukan Kapolda Bali. Ini bisa menjadi contoh untuk perekrutan CPNS saat ini,” pungkas Togar mengapresiasi.(red)