DENPASAR (terasbalinews.com). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mendorong optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Pulau Dewata. Dalam rangka evaluasi program kerja tahun 2024, OJK Bali menggelar Forum Koordinasi TPKAD se-Provinsi Bali pada Senin (20/1/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan TPKAD dari seluruh kabupaten/kota di Bali serta industri jasa keuangan setempat.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menegaskan bahwa TPKAD berperan layaknya sebuah orkestrasi, di mana OJK bertindak sebagai dirijen dan anggota TPKAD sebagai pemain musik. Untuk mendukung sinergi ini, telah disiapkan berbagai regulasi, termasuk Surat Edaran Kemendagri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Selain itu, roadmap, petunjuk teknis, serta sistem pelaporan melalui SI-TPAKD juga menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan program kerja,” tuturnya.
Kristrianti menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota TPKAD. Dengan pemahaman keuangan yang baik, inklusi keuangan dapat berkembang secara lebih bertanggung jawab.
“Dalam hal ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK dan EPK OJK Bali, Rony Ukurta Barus, memaparkan capaian program kerja TPKAD sepanjang tahun 2024. Meskipun berbagai target telah tercapai, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian lebih agar implementasi program di tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal.
“Hasilnya, pada tahun 2024, TPKAD Bali telah melaksanakan 952 kegiatan inklusi keuangan yang melibatkan 63.508 peserta dari berbagai kelompok sasaran, termasuk petani, pelaku UMKM, dan pelajar,” ungkap Rony.
Program ini berhasil mendorong peningkatan kredit perbankan sektor pertanian menjadi Rp5,97 triliun (naik 8,91% YoY), kredit UMKM mencapai Rp58,9 triliun (naik 5,99% YoY), serta peningkatan jumlah rekening Simpanan Pelajar menjadi 639.498 rekening. Bahkan, Kota Denpasar meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota dengan Implementasi Simpanan Pelajar (Simpel) terbaik tingkat nasional.
Diskusi yang dipimpin oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, EPK, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Bali, Irhamsah, menyoroti pentingnya kolaborasi yang lebih intensif guna mencapai target program kerja yang lebih optimal di tahun 2025.
Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat di setiap daerah, TPKAD diharapkan dapat terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat Bali akan semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(red)
