BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 melalui upacara yang digelar di Halaman Kantor Bupati Buleleng, Senin (26/4/2026). Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Upacara dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng, Gede Sugiartha Widiada, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah, mulai dari asisten, staf ahli, kepala bagian, hingga seluruh staf.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kesempatan itu, Sugiartha Widiada membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
“Melalui momentum yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia,” ujarnya.
Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang harus dikelola secara kolaboratif. Keberagaman budaya, kekayaan sumber daya alam, serta kekuatan daerah menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan nasional.
“Sinergi pusat dan daerah merupakan keniscayaan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi kita,” imbuhnya.
Keselarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas. Sejumlah agenda strategis turut disoroti, mulai dari pelaksanaan program prioritas nasional, reformasi birokrasi berbasis digital, penguatan kemandirian fiskal daerah, hingga peningkatan kolaborasi antardaerah.
“Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal,” lanjutnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas daerah juga menjadi perhatian penting, termasuk penguatan sumber daya manusia aparatur, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Penguatan kelembagaan dan tata kelola melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif,” tandasnya. *ndr
