BULELENG (terasbalinews.com) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng terus mematangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pelaksanaan desk evaluasi dan wawancara dinilai menjadi kesempatan bagi instansi tersebut untuk mengukur sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada aparatur sipil negara (ASN).
Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng, I Made Dwi Adnyana, mengatakan evaluasi yang dilakukan tidak semata-mata menjadi tahapan untuk mengejar predikat WBK. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi momentum bagi BKPSDM mendapatkan penilaian secara objektif terhadap pelayanan yang selama ini diberikan.
“Dengan adanya penilaian seperti ini, merupakan langkah positif untuk membangun citra BKPSDM dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna layanan agar semakin baik dan terpercaya. Kami ingin pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada seluruh ASN,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).
Menurut Dwi Adnyana, penilaian dari pihak eksternal dapat membuka ruang bagi organisasi untuk melihat berbagai kekurangan yang terkadang tidak ditemukan melalui evaluasi internal.
Ia mengakui, penilaian secara mandiri berpotensi membuat organisasi merasa seluruh sistem telah berjalan dengan baik. Namun, melalui proses evaluasi, sejumlah aspek yang masih perlu dibenahi dapat diketahui dengan lebih jelas.
“Kalau kita melakukan penilaian secara mandiri mungkin merasa diri kita sudah baik dan tidak ada masalah. Ternyata setelah dievaluasi, kita bisa mengetahui masih ada kekurangan di sini dan di sana. Ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” jelasnya.
Catatan yang diperoleh dari desk evaluasi dan wawancara selanjutnya akan dibahas secara internal. BKPSDM akan mencari solusi terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan sekaligus melakukan penyempurnaan terhadap sistem pelayanan.
Dwi menyebut, sebagian besar hal yang masih perlu diperbaiki berkaitan dengan aspek administratif serta kelengkapan dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan ZI tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi. Menurutnya, nilai utama yang harus dibangun adalah integritas seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan.
“Zona Integritas ini sesuatu yang penting harus kita pegang di BKPSDM. Ini akan menunjukkan bagaimana layanan yang akan kita berikan ke depan. Tanpa integritas yang baik dan kuat dari seluruh pegawai, saya yakin pelayanan tidak akan berjalan secara optimal,” tegasnya.
Saat ini BKPSDM masih menunggu hasil desk evaluasi dan wawancara yang telah dilakukan. Hasil tersebut nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan kelanjutan proses pembangunan ZI menuju tahapan berikutnya.
Dwi Adnyana berharap hasil evaluasi dapat membawa BKPSDM melangkah ke tahap selanjutnya. Jika mendapatkan kesempatan melanjutkan proses, pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
“Kami berdoa mudah-mudahan tahapan yang terlaksana hari ini memberikan hasil yang baik dan memuaskan sehingga bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau sudah masuk tahap berikutnya, tentunya kami akan berupaya lebih baik lagi. Saya optimistis menuju WBK,” pungkasnya. *ndr
