BULELENG (terasbalinews.com) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik. Selain melakukan penataan sekolah melalui kebijakan regrouping, Disdikpora juga memperkenalkan skema Asisten Guru sebagai salah satu solusi untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.
Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan sekitar 1.056 guru. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 tenaga honorer masih diberikan kesempatan mengabdi hingga akhir Desember 2026 untuk membantu mengisi kebutuhan tenaga pendidik.
Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd., M.A.P., mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat berupaya mencari jalan keluar agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong keterlibatan komite sekolah dalam menghadirkan tenaga pendidik pendamping melalui program Asisten Guru.
“Ada inisiatif dari masyarakat melalui komite untuk mengusulkan tenaga pendidik. Peran komite salah satunya adalah mengupayakan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Kami memfasilitasi secara administrasi menjadi asisten guru,” jelasnya, Minggu (12/7/2026).
Surya Bharata menegaskan bahwa keberadaan Asisten Guru tidak dimaksudkan untuk menggantikan posisi guru, melainkan membantu pelaksanaan pembelajaran di kelas. Skema tersebut juga tidak menggunakan anggaran pemerintah karena pembiayaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat melalui komite sekolah.
Menurutnya, kolaborasi antara sekolah dan komite menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Ia mengibaratkan hubungan keduanya sebagai mitra yang harus berjalan seiring demi kepentingan peserta didik.
“Komite dan sekolah itu ibarat suami istri, pasangan yang mengawal tumbuh kembang anak-anak kita. Apapun yang dibutuhkan sekolah dan belum bias difasilitasi langsung oleh pemerintah, dapat dikomunikasikan bersama komite dan orang tua siswa,” ujarnya.
Di sisi lain, Disdikpora juga terus melanjutkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah yang dinilai memiliki jumlah peserta didik sangat sedikit. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap jumlah siswa, kebutuhan layanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta efektivitas pengelolaan sekolah.
“Kita melihat kembali efektivitas sekolah tersebut. Ketika usia penduduk di sana masih memerlukan sekolah dengan standar SPM (Standar Pelayanan Minimal), maka kita pertahankan. Namun, jika selama sekian tahun jumlah siswanya sedikit, itulah salah satu indikatornya karena kita memperhitungkan efisiensi,” ujar Surya Bharata.
Selain jumlah siswa, kondisi bangunan sekolah serta jarak antar sekolah juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan regrouping. Sejumlah sekolah yang sebelumnya dibangun saat jumlah penduduk masih tinggi kini mengalami penurunan peserta didik sehingga dinilai lebih efektif jika dikelola dalam satu manajemen.
Saat ini, Disdikpora Buleleng tengah mengkaji dan melaksanakan proses regrouping terhadap empat sekolah yang berada di wilayah Sambirenteng, Joanyar, dan Banjar Asem.
Meski melakukan penataan kelembagaan, Disdikpora memastikan seluruh proses administrasi pendidikan, termasuk penerbitan ijazah, tetap menjadi perhatian utama agar tidak mengganggu hak-hak siswa. Pemerintah daerah juga terus berupaya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sehingga kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Buleleng tetap terjaga. *ndr
