DENPASAR (terasbalinews.com). Komisi I DPRD Provinsi Bali mendorong pemerintah daerah menyusun grand design keamanan yang terintegrasi sebagai langkah strategis menghadapi meningkatnya angka kriminalitas di Pulau Dewata. Konsep tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat upaya pencegahan kejahatan sekaligus menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
Gagasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7/2026). Rapat dihadiri unsur pimpinan DPRD Bali, anggota Komisi I, Polda Bali, pemerintah daerah, BNNP Bali, Binda Bali, Kesbangpol, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, jajaran Kapolres se-Bali, Satpol PP, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang Provinsi Bali, hingga kelompok pakar Komisi I DPRD Bali.
Anggota Komisi I DPRD Bali yang juga Ketua Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, SH, MH, menegaskan bahwa penanganan kriminalitas tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem yang mampu mencegah tindak kejahatan sebelum terjadi.
“Yang kita perlukan bukan hanya mengetahui berapa banyak kasus pencurian, penganiayaan maupun tindak pidana lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara mencegahnya sehingga angka kriminalitas bisa ditekan,” ujar Made Supartha.
Ia menilai Bali perlu mengadopsi sistem keamanan yang terintegrasi sebagaimana diterapkan di sejumlah negara dengan tingkat keamanan tinggi. Dengan sistem tersebut, masyarakat maupun wisatawan akan memperoleh rasa aman saat beraktivitas.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Made Supartha mengusulkan perluasan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik strategis, mulai dari kawasan wisata, persimpangan jalan, pusat keramaian, fasilitas publik, hingga kawasan suci. Selain membantu aparat mengungkap tindak pidana, keberadaan CCTV juga diyakini mampu memberikan efek jera dan mencegah aksi kriminal.
Untuk mendukung langkah tersebut, ia meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali bersama organisasi perangkat daerah terkait segera memetakan wilayah-wilayah yang rawan kriminalitas sehingga pemasangan CCTV dapat diprioritaskan secara tepat sasaran.
Tak hanya menyoroti persoalan kriminalitas, Komisi I DPRD Bali juga mengingatkan pentingnya meningkatkan keselamatan lalu lintas. Menurut Made Supartha, tingginya angka kecelakaan di sejumlah ruas jalan berbahaya juga merupakan bagian dari isu keamanan masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah.
“Jangan hanya fokus pada kriminalitas, tetapi keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Made Supartha turut menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Majelis Desa Adat, dan Pecalang. Ia menilai Pecalang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan berbasis kearifan lokal di lingkungan desa adat.
Selain itu, ia mengingatkan agar akses masyarakat menuju pantai maupun pura tetap terjaga dan tidak terhambat oleh aktivitas investasi. Menurutnya, perlindungan terhadap akses publik merupakan bagian dari upaya menjaga budaya dan adat Bali.
“Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan menuju pura atau pantai karena aksesnya ditutup. Bali dibangun di atas budaya dan adat istiadat yang harus tetap dilindungi,” tegasnya.
Komisi I DPRD Bali juga memberi perhatian khusus terhadap pengawasan warga negara asing (WNA). Seiring tingginya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali setiap tahun, pengawasan keimigrasian dinilai harus semakin diperkuat guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
“Peran Imigrasi sangat penting. Dengan jutaan wisatawan yang datang setiap tahun, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing harus benar-benar maksimal agar tidak menimbulkan persoalan keamanan maupun ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Made Supartha juga meminta setiap kegiatan adat maupun keagamaan yang menggunakan badan jalan dikoordinasikan dengan kepolisian, Satpol PP, dan Pecalang sehingga rekayasa lalu lintas dapat dilakukan dengan baik tanpa mengganggu mobilitas masyarakat.
Menutup rapat, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi membangun sistem keamanan yang berorientasi pada pencegahan. Menurutnya, keamanan Bali merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga kepercayaan masyarakat dan wisatawan.
“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia di mata dunia. Karena itu kita harus memastikan Bali tetap aman, nyaman, tertib, dan menjadi destinasi yang memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat maupun wisatawan. Yang kita bangun bukan hanya penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi sistem pencegahan yang kuat sehingga Bali bisa menjadi daerah dengan tingkat keamanan terbaik,” pungkasnya. (red)
