BULELENG (terasbalinews.com) – Keterbatasan fiskal mulai membatasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membiayai kebutuhan sektor perhubungan. Di tengah kondisi APBD yang mengalami defisit, pemerintah daerah harus mencari dukungan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kondisi tersebut terlihat saat Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati Gede Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama jajaran Dinas Perhubungan Buleleng mendatangi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari perlengkapan keselamatan jalan hingga armada angkutan pelajar, termasuk kebutuhan transportasi untuk kawasan Sekolah Rakyat.
Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengakui kondisi keuangan daerah membuat kemampuan Pemkab Buleleng membiayai program perhubungan menjadi terbatas.
“Intinya, beliau menyampaikan dengan kondisi defisit atau keuangan di Perhubungan saat ini, memang tidak banyak hal yang bisa dibantu,” ungkap Ngurah Arya.
Meski ruang fiskal menyempit, kebutuhan angkutan pelajar tetap menjadi perhatian. Armada yang nantinya diperoleh akan diserahkan kepada Pemkab Buleleng dan tercatat sebagai aset daerah.
“Kenapa (armada) diberikan kepada kabupaten? Karena jika suatu saat nanti kendaraan itu sudah tidak dibutuhkan lagi di Sekolah Rakyat tersebut, itu akan otomatis menjadi inventaris milik Kabupaten,” imbuh Ngurah Arya.
Arya menegaskan persoalan perhubungan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan. Keselamatan pengguna jalan, kelengkapan fasilitas transportasi hingga akses pelajar juga menjadi bagian penting yang membutuhkan dukungan anggaran.
Persoalannya, kemampuan APBD Buleleng yang terbatas membuat pemerintah daerah tidak leluasa memenuhi seluruh kebutuhan tersebut secara mandiri. Karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu tumpuan untuk menjaga pelayanan transportasi tetap berjalan.
“Dukungan pemerintah pusat tentu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan sekaligus menjaga program transportasi yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Kondisi ini sekaligus menunjukkan tekanan fiskal mulai berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pelayanan publik. Ketika APBD tidak cukup leluasa menopang kebutuhan perhubungan, pemerintah daerah terpaksa memperbesar ketergantungan pada dukungan anggaran maupun program dari pemerintah pusat. *ndr
