BULELENG (terasbalinews.com) – Keinginan warga Buleleng mencari pekerjaan di luar negeri masih tergolong tinggi. Kondisi ini terlihat dari data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng yang mencatat 1.859 permohonan paspor dengan tujuan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 11.500 paspor yang diterbitkan Imigrasi Buleleng selama sepuluh bulan terakhir. Tingginya mobilitas calon pekerja migran turut mendorong pengawasan lebih ketat, terutama untuk mengantisipasi praktik perdagangan orang (TPPO) dan keberangkatan pekerja migran secara ilegal.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng, Anak Agung Gde Kusuma Putra, mengatakan petugas tidak serta-merta menerbitkan paspor bagi setiap pemohon. Pemeriksaan dilakukan secara mendalam melalui wawancara hingga pengambilan foto dan data biometrik.
Bahkan, sejumlah permohonan terpaksa ditolak karena petugas menemukan indikasi calon PMI nonprosedural.
“Ada yang kita tolak karena dicurigai sebagai PMI non-prosedural. Indikatornya antara lain pemohon tidak bisa menjelaskan secara jelas tujuannya, mengaku diajak teman yang baru dikenal, atau menuju negara-negara yang rawan mempekerjakan WNI secara ilegal seperti Kamboja dan Vietnam,” jelas Kusuma Putra, Rabu (11/11/2026).
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak disertai informasi perusahaan dan mekanisme perekrutan yang jelas. Calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh tahapan keberangkatan mengikuti prosedur resmi.
Menurutnya, kelengkapan dokumen dari instansi berwenang menjadi salah satu aspek penting untuk melindungi calon PMI dari risiko eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang.
“Kelengkapan dokumen dari isntansi resmi sangat penting unuk menjaga legalitas pekerja, seperti Disnaker atau BP3MI, serta mengantongi izin dari aparat lingkungan desa setempat,” tegasnya.
11.500 Paspor Diterbitkan, Didominasi Paspor Elektronik
Di tengah tingginya permohonan untuk bekerja ke luar negeri, pelayanan keimigrasian di Buleleng juga mencatat angka penerbitan paspor yang cukup besar.
Dari total 11.500 dokumen yang diterbitkan selama Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 7.420 merupakan permohonan paspor baru. Sementara itu, 4.046 dokumen berasal dari penggantian paspor dan 34 lainnya merupakan permohonan perubahan data.
Jenis paspor elektronik mendominasi penerbitan. Imigrasi Buleleng mencatat sebanyak 5.782 paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun dan 5.711 dokumen dengan masa berlaku lima tahun.
Sebaliknya, penerbitan paspor biasa hanya mencapai tujuh dokumen. Rinciannya, dua dokumen memiliki masa berlaku lima tahun dan lima dokumen berlaku 10 tahun.
“Sejak sekitar April–Mei lalu, Kantor Imigrasi Buleleng sudah sepenuhnya beralih melayani paspor elektronik dan tidak lagi menerbitkan paspor biasa,” imbuh Kusuma Putra.
Berdasarkan kebutuhan perjalanan, wisata menjadi alasan paling banyak dalam pengajuan paspor dengan jumlah 3.780 pemohon. Berikutnya, keperluan pekerjaan formal mencapai 2.550 orang dan pendidikan sebanyak 2.434 orang.
Selain itu, terdapat 820 pemohon yang mengurus paspor untuk keperluan ibadah haji dan umrah. Sebanyak 57 orang lainnya mengajukan paspor untuk berbagai kepentingan perjalanan ke luar negeri.
“Secara keseluruhan, pemohon yang bertujuan bekerja di luar negeri mencapai lebih dari 10 persen dari total penerbitan paspor,” ungkapnya.
25 WNA Dideportasi, Pengawasan Pesisir Diperketat
Tidak hanya mengawasi lalu lintas keberangkatan warga negara Indonesia, Imigrasi Buleleng juga meningkatkan penindakan terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat 25 WNA dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Sebanyak 19 orang di antaranya dideportasi karena pelanggaran ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian.
Sementara enam WNA lainnya harus dipulangkan akibat melampaui batas izin tinggal atau overstay.
“Sebanyak 19 WNA dideportasi karena melanggar ketertiban umum sesuai Pasal 75 UU Keimigrasian, dan 6 orang lainnya akibat overstay (melebihi izin tinggal),” jelasnya.
Pengawasan terhadap keberadaan WNA juga menjadi perhatian khusus di sepanjang kawasan pesisir Bali Utara. Wilayah tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur transit ilegal menuju negara ketiga.
Perhatian ini semakin meningkat setelah terungkapnya kasus warga negara Bangladesh yang diduga hendak menyeberang menuju negara ketiga melalui kawasan Bali Utara.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Imigrasi Buleleng mengoptimalkan peran Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian, perangkat desa, hingga masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Kusuma Putra menegaskan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama untuk mendeteksi aktivitas WNA yang tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian.
“Kami mengoptimalkan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dengan bersinergi bersama aparat kepolisian serta melibatkan perangkat desa dan warga lokal pesisir. Mengingat TPI di Bali Utara seperti Celukan Bawang dan Padangbai Karangasem bukan pelabuhan reguler penumpang melainkan untuk kapal kargo dan kapal pesiar, peran masyarakat sangat penting untuk segera melapor jika mendapati aktivitas WNA yang mencurigakan,” tandas Kusuma Putra. *ndr
