BULELENG (terasbalinews.com) – Pendataan penguasaan lahan di Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mulai dilakukan untuk menelusuri persoalan agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun. Para petani penggarap diminta melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini mereka kuasai dan manfaatkan.
Langkah tersebut dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali melalui kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) Tahun 2026 di Desa Pemuteran.
Pendataan ini menjadi salah satu tahapan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pertanahan di Sendang Pasir. Kawasan tersebut selama ini menjadi lokasi sengketa lahan seluas kurang lebih 246,5 hektare antara warga atau petani penggarap dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Persoalan tersebut memiliki sejarah panjang. Warga mengklaim telah menempati dan menggarap lahan secara turun-temurun. Sejumlah catatan menyebut keberadaan masyarakat di kawasan itu sejak 1917, sedangkan catatan lainnya mengaitkan perpindahan warga dengan eksodus akibat bencana sekitar 1963.
Objek sengketa tersebut merupakan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Pemuteran yang sebelumnya dikuasai PT Margarana. Karena itu, penelusuran riwayat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi bagian penting untuk memahami duduk persoalan agraria di wilayah tersebut.
Pendataan ini juga berlangsung setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026. Undang-undang tersebut kemudian ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.
Ketua Serikat Tani Suka Makmur Desa Pemuteran, M. Rasid, membenarkan pihaknya telah diminta Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DIP4T 2026.
Dukungan tersebut meliputi pengumpulan dan verifikasi data fisik bidang tanah serta informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya.
“Dalam proses tersebut, data setiap bidang tanah akan dihimpun bersama informasi terkait kondisi penguasaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya, data yang terkumpul akan melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi di lapangan,” jelas Rasid, Selasa (10/11/2026).
Pria yang akrab disapa Rasik ini menilai pendataan tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya petani penggarap, untuk menyampaikan informasi mengenai lahan yang selama ini dikelola.
Menurutnya, proses ini juga membantu masyarakat memahami aspek teknis dan administrasi pertanahan. Meski masih ditemukan data yang tumpang tindih, dokumentasi yang lebih terstruktur dinilai penting sebagai bahan untuk menelusuri persoalan lahan.
“Kendati masih terdapat data yang tumpang tindih, informasi mengenai bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur. Paling tidak data ini akan menjadi pegangan kami,” imbuhnya.
Rasik berharap seluruh informasi mengenai riwayat penguasaan dan kondisi lahan dapat dihimpun secara lengkap. Dengan demikian, persoalan agraria di Sendang Pasir tidak hanya dilihat dari aspek administrasi, tetapi juga mempertimbangkan fakta penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat selama ini.
“Kelengkapan dan verifikasi data diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan pertanahan di Desa Pemuteran,” tandasnya.
Pendataan DIP4T tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam mengumpulkan informasi pertanahan di Sendang Pasir. Namun, kejelasan penyelesaian konflik tetap membutuhkan proses penelusuran dan verifikasi menyeluruh terhadap riwayat serta dasar penguasaan lahan dari masing-masing pihak. *ndr
