BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi melalui pengembangan modul pembelajaran antikorupsi berbasis elektronik atau E-Learning. Program ini akan diintegrasikan dengan Learning Management System (LMS) Pemkab Buleleng dan menyasar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Evaluasi tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman ASN terkait pencegahan korupsi, kode etik, hingga mekanisme pelaporan apabila menemukan indikasi penyimpangan.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buleleng, Ni Made Susi Adnyani, menjelaskan salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum meratanya pemahaman pegawai mengenai saluran pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Sosialisasi antikorupsi juga dinilai belum menjangkau seluruh ASN secara optimal.
“ASN harus memahami bukan hanya bagaimana mencegah korupsi, tetapi juga bagaimana melaporkan apabila menemukan indikasi korupsi. Ini menjadi salah satu hal penting yang harus kita perkuat melalui pelatihan,” jelasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Buleleng menyiapkan lima langkah strategis. Pertama, mewajibkan ASN mengikuti pembelajaran mengenai kode etik, antikorupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, serta mekanisme pengaduan melalui Whistleblowing System (WBS). Pembelajaran dapat dilaksanakan melalui tatap muka maupun secara mandiri menggunakan platform E-Learning.
Kedua, hasil kelulusan pelatihan akan dikaitkan dengan sejumlah aspek pengelolaan kepegawaian, meliputi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), promosi dan mutasi, serta penugasan pada jabatan tertentu.
Ketiga, materi pembelajaran akan disesuaikan dengan tugas, jenjang jabatan, dan tingkat risiko pekerjaan masing-masing ASN. Dengan demikian, pemahaman antikorupsi yang diberikan dapat relevan dengan tanggung jawab setiap pegawai.
Keempat, seluruh dokumentasi dan hasil pelatihan akan disimpan dalam folder bersama yang dapat diakses perangkat daerah pengelola sumber daya manusia dan Inspektorat. Kelima, pelaksanaan pelatihan akan didukung narasumber kompeten dari instansi terkait, KPK, serta pemanfaatan materi pembelajaran yang relevan.
Implementasi kebijakan tersebut mulai dipersiapkan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Pemkab Buleleng ingin memastikan pembelajaran tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi mampu membangun pemahaman dan kesadaran ASN dalam menjaga integritas.
Pengembangan sistem pembelajaran ini juga diharapkan memperluas akses edukasi antikorupsi tanpa bergantung sepenuhnya pada kegiatan sosialisasi tatap muka. Melalui integrasi dengan LMS, materi dapat dipelajari secara lebih terstruktur dan hasilnya terdokumentasi.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Buleleng menargetkan terbentuknya aparatur yang tidak hanya memahami aturan pencegahan korupsi, tetapi juga mampu mengenali potensi penyimpangan, menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi, serta berani melaporkan indikasi tindak pidana korupsi. *ndr
