BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp2,687 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Angka tersebut melampaui target pendapatan sebesar Rp2,602 triliun sehingga menghasilkan defisit Rp85 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Rancangan anggaran tersebut disampaikan Bupati Buleleng dalam Rapat Paripurna DPRD Buleleng di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Buleleng, Senin (19/10/2026). Agenda rapat mencakup penjelasan terhadap Ranperda APBD 2027 serta Ranperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, SM. Rapat turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, pimpinan serta anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, Tim Ahli DPRD, para camat, direktur badan usaha milik daerah (BUMD), dan undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat transparansi, efisiensi belanja, dan kemandirian fiskal daerah.
Namun, rancangan anggaran tersebut menyisakan sejumlah hal yang perlu dicermati, mulai dari ketergantungan terhadap pendapatan transfer hingga efektivitas belanja dan strategi menutup defisit.
PAD Ditargetkan Rp850 Miliar
Dalam Ranperda APBD 2027, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2.602.460.986.089 atau meningkat 0,05 persen dibandingkan APBD 2026.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp850.098.800.350. Nilainya meningkat 3,23 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.752.362.185.739.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi penopang utama keuangan daerah. Nilainya jauh melampaui PAD, sehingga upaya memperkuat sumber pendapatan mandiri menjadi pekerjaan penting bagi Pemkab Buleleng.
Target kenaikan PAD sebesar 3,23 persen juga membutuhkan langkah konkret agar dapat terealisasi. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan potensi pendapatan secara berkelanjutan menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Tanpa strategi yang terukur, target pendapatan berisiko tidak sejalan dengan kebutuhan belanja yang telah direncanakan.
Belanja Operasi Mendominasi Anggaran
Di sisi belanja, Pemkab Buleleng merancang alokasi sebesar Rp2.687.460.986.089. Anggaran tersebut terbagi dalam empat kelompok belanja dengan belanja operasi sebagai komponen terbesar.
Belanja operasi direncanakan mencapai Rp2.070.523.681.791,33. Sementara itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp389.016.477.197,67.
Adapun belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp5 miliar dan belanja transfer mencapai Rp222.920.827.100.
Besarnya alokasi belanja operasi menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam pembahasan anggaran bersama DPRD. Efektivitas penggunaan anggaran perlu dipastikan agar pengeluaran pemerintah tidak hanya menopang kegiatan rutin birokrasi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, belanja modal berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, ketepatan penentuan prioritas menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan pembangunan.
Defisit Rp85 Miliar Ditutup Pembiayaan
Selisih antara pendapatan dan belanja dalam rancangan APBD 2027 mencapai Rp85 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp135 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50 miliar.
Dengan komposisi tersebut, pembiayaan netto mencapai Rp85 miliar, sesuai dengan nilai defisit yang direncanakan.
Meski skema pembiayaan telah disusun untuk menutup selisih anggaran, sumber penerimaan pembiayaan dan penggunaannya tetap perlu dicermati dalam proses pembahasan.
DPRD perlu memastikan bahwa skema tersebut didukung perhitungan yang realistis serta tidak mengganggu kesinambungan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Kesesuaian antara proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja, dan ketersediaan pembiayaan akan menjadi salah satu faktor penentu kesehatan fiskal Buleleng.
Pembangunan Gedung RSUD Buleleng Dirancang Dua Tahun
Selain membahas APBD 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penjelasan Bupati terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Buleleng.
Pembangunan gedung rumah sakit tersebut direncanakan berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2027 dan 2028. Skema tahun jamak atau multiyears dipilih karena proyek memiliki skala besar dan kompleksitas teknis yang membutuhkan pelaksanaan secara bertahap.
Pemerintah daerah menilai pengaturan melalui peraturan daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menetapkan arah pelaksanaan, serta menjaga kesinambungan pembiayaan proyek.
Namun, pembangunan lintas tahun anggaran juga menuntut perencanaan yang matang. Target fisik setiap tahun, kebutuhan pembiayaan, jadwal pekerjaan, dan mekanisme pengawasan perlu ditetapkan secara jelas.
Hal tersebut penting agar proyek tidak mengalami keterlambatan atau pembengkakan biaya yang berpotensi membebani keuangan daerah.
Terlebih, pembangunan gedung RSUD berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepastian penyelesaian proyek, kualitas bangunan, dan kesiapan fasilitas menjadi aspek yang perlu diperhatikan selain ketersediaan anggaran.
DPRD Lanjutkan Pembahasan Dua Ranperda
Setelah penyampaian penjelasan Bupati, kedua Ranperda tersebut akan ditindaklanjuti melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme persidangan DPRD.
Pembahasan dimulai dari Pembicaraan Tingkat I sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya hingga penetapan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui proses tersebut, DPRD memiliki ruang untuk mengkaji kembali target pendapatan, komposisi belanja, strategi penutupan defisit, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan gedung RSUD Buleleng.
Pembahasan APBD 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran direncanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tantangannya bukan hanya menjaga keseimbangan angka dalam dokumen anggaran, melainkan juga memastikan kebijakan fiskal mampu mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Buleleng. *ndr
