BULELENG (terasbalinews.com) – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Bali mulai menimbulkan risiko bagi kesehatan warga sekaligus mengancam kelancaran pelayanan publik. Di Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah menyiapkan ambulans dan tenaga medis untuk mengantisipasi warga yang kelelahan saat mengantre. Pemerintah juga menetapkan kendaraan darurat sebagai prioritas pengisian BBM.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menginstruksikan puskesmas di sekitar SPBU untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini menyusul laporan warga di sejumlah daerah yang mengalami gangguan kesehatan setelah menunggu BBM selama berjam-jam.
“Banyak berita di daerah lain, masyarakat antre BBM mengalami kelelahan, ada yang pingsan sampai kejang. Saya pribadi tidak mengharapkan demikian, tapi untuk mengantisipasi, tadi pagi saya instruksikan puskesmas-puskesmas yang ada SPBU untuk memantau dengan ambulans,” jelas Sutjidra, Kamis (15/10/2026).
Pemkab Buleleng mencatat terdapat 21 SPBU yang tersebar di sejumlah wilayah. Untuk mendukung langkah antisipasi, sebanyak 20 puskesmas disiapkan dalam pemantauan kondisi warga. Petugas medis dapat bersiaga di lokasi maupun bergerak ketika menerima laporan yang membutuhkan penanganan.
Kewaspadaan tersebut diperlukan karena antrean tidak hanya terjadi pada siang hari. Sejumlah warga bahkan datang sejak malam dan bertahan hingga berjam-jam demi mendapatkan BBM. Kondisi ini meningkatkan risiko kelelahan, terutama bagi warga yang harus menunggu tanpa tempat istirahat memadai.
“Kami tidak bisa memungkiri, masyarakat dari malam sudah mulai antre. Ada kendaraan yang diparkir, ada yang nginep,” kata Sutjidra.
Distribusi Terkendala Waktu dan Armada
Di tengah antrean yang belum sepenuhnya terurai, kelancaran distribusi menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Pengiriman BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran menuju Buleleng memerlukan waktu perjalanan sekitar empat hingga lima jam. Keterbatasan armada truk tangki turut memengaruhi kecepatan penyaluran pasokan.
Menurut Sutjidra, distribusi mulai menunjukkan perkembangan setelah ada tambahan armada truk tangki dari Banyuwangi. Pasokan pun mulai tiba di Buleleng secara bertahap sejak dini hari.
“Tadi pagi jam 4 subuh, pasokan 34.000 liter sudah sampai, sehingga beberapa SPBU sudah mulai melayani,” tuturnya.
Meski tambahan pasokan telah tiba, pemerintah daerah masih perlu memastikan BBM tersalurkan secara merata ke SPBU yang mengalami antrean. Ketersediaan stok di wilayah Buleleng belum otomatis mengakhiri penumpukan kendaraan apabila distribusi ke masing-masing SPBU belum berjalan optimal.
Kendaraan Pelayanan Publik Didahulukan
Untuk mencegah gangguan pelayanan masyarakat, Pemkab Buleleng menetapkan sejumlah kendaraan operasional sebagai prioritas pengisian BBM. Kendaraan tersebut meliputi ambulans, armada pemadam kebakaran, truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan.
Sutjidra menegaskan, ketersediaan BBM bagi armada tersebut harus dijaga. Jika operasional kendaraan pelayanan publik terhenti, dampaknya dapat meluas, mulai dari penanganan pasien hingga pengangkutan sampah.
“Kalau operasional rumah sakit, ambulans, damkar, dan LH berhenti karena tidak ada bensin, penanganan darurat dan pengangkutan sampah bisa lumpuh. Jadi ini kami prioritaskan,” tegasnya.
Pemkab Buleleng juga mengerahkan tim gabungan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Tim tersebut melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, petugas pemadam kebakaran, serta unsur TNI dan Polri.
QR Code Dievaluasi, WFH Didorong
Selain persoalan pasokan, mekanisme pembelian BBM menggunakan pemindaian kode batang atau QR Code turut menjadi sorotan. Sebagian masyarakat mengeluhkan proses tersebut karena dinilai menambah waktu pelayanan dan memperpanjang antrean.
Sutjidra menyebut penerapan QR Code merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab Buleleng telah mendorong koordinasi untuk mencari jalan keluar. Salah satu usulan yang disampaikan melalui Gubernur Bali adalah penangguhan sementara penerapan sistem tersebut guna membantu mengurangi kepadatan antrean.
Pemerintah daerah juga mendukung usulan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan mobilitas masyarakat sekaligus memberi kesempatan kepada Pertamina untuk memperlancar distribusi BBM dalam dua hingga tiga hari ke depan.
Di tengah situasi tersebut, Sutjidra mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena khawatir kehabisan BBM. Ia menegaskan, persoalan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan waktu pengiriman dan kelancaran distribusi, bukan semata-mata ketiadaan stok.
“Stok BBM itu ada, tetapi memang butuh waktu untuk pendistribusiannya. Kami minta masyarakat tetap tenang dan bersabar, pemerintah terus berupaya maksimal menyelesaikan kendala distribusi ini,” tandasnya.
Pemkab Buleleng kini menghadapi dua kebutuhan mendesak, yakni memastikan pasokan BBM segera menjangkau seluruh SPBU dan menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu. Efektivitas distribusi dalam beberapa hari ke depan akan menjadi faktor penting untuk meredakan antrean yang telah menyita waktu dan tenaga masyarakat. *ndr
