BULELENG (terasbalinews.com) – DPRD Kabupaten Buleleng mendesak penataan kawasan perkotaan dilakukan secara terpadu, mulai dari trotoar, drainase hingga reklame. Hasil peninjauan lapangan di Jalan Tasbih dan Jalan Diponegoro, Singaraja, menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi II dan III di Gedung DPRD Buleleng, Selasa (13/10/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti penataan pedagang di Jalan Tasbih setelah pengerjaan trotoar dan drainase selesai. Perumda Pasar Argha Nayottama diminta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan lapak yang tertib, sesuai aturan, dan tidak mengganggu pengguna jalan.
“Kami minta penataan setelah trotoar ini benar-benar diperhatikan. Ke depan para pedagang akan dilakukan penataan agar terkesan lebih rapi dan tidak mengganggu pengguna jalan. PD Pasar harus menyiapkan lapak yang standar sesuai aturan yang berlaku,” tegas Wayan Masdana, SE, usai memimpin rapat.
Di Jalan Diponegoro, DPRD meminta penataan tidak mengganggu aktivitas usaha dan ruko. Namun, reklame yang terbukti tidak memiliki izin disepakati untuk dibongkar. Kesepakatan itu melibatkan DPRD, Dinas PUPR, Satpol PP, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
DPRD juga mengingatkan agar penataan drainase dari Jalan Diponegoro hingga ke arah utara dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi air permukaan yang tinggi dikhawatirkan memicu genangan, bau tidak sedap, hingga menjadi tempat berkembang biak nyamuk jika saluran tidak ditangani secara tuntas.
Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, ST, menekankan pentingnya perencanaan menyeluruh oleh Dinas PUPR-Perkim sebagai sektor utama. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan sejak awal.
“Penataan dari kawasan titik nol sampai ke kawasan Pelabuhan harus dirumuskan secara utuh dari awal. Jangan sampai terkesan seperti ‘perencanaan dadakan’—hari ini konsepnya A untuk Jalan Diponegoro, besok untuk kawasan pelabuhan konsepnya beda lagi. Harus ada gambaran terperinci yang mencerminkan wajah Buleleng secara berkelanjutan agar mampu menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara,” ujar Wandira Adi.
Ia juga meminta pemerintah mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada para pedagang. Komunikasi yang baik dinilai penting agar pelaku usaha memahami tujuan penataan, sekaligus mendapat peluang meningkatkan nilai jual dan daya saing UMKM lokal.
RDP tersebut dihadiri anggota Komisi II dan III DPRD Buleleng serta perwakilan Dinas PUPR-Perkim, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Perumda Pasar Argha Nayottama. *ndr
