BADUNG (terasbalinews.com). Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi sekadar cerita tentang sulitnya mendapatkan BBM. Di balik barisan kendaraan yang mengular, terselip persoalan yang lebih besar: seberapa kuat sistem ketahanan energi Bali menghadapi lonjakan kebutuhan dan gangguan pasokan?
Pertanyaan itu disoroti tokoh masyarakat Mengwi sekaligus Ketua Pembina Yayasan Tri Hita Karana Jambangan, I Made Wiraguna. Menurut dia, persoalan BBM yang terjadi di Bali perlu dilihat lebih jauh dari sekadar urusan distribusi di tingkat SPBU.
“Kami tidak dalam posisi menyalahkan pemerintah, Pertamina maupun masyarakat. Mari kita bedah akar masalahnya secara jernih. Energi adalah urat nadi pariwisata dan hajat hidup orang banyak,” kata Wiraguna.
Dalam kajiannya, Wiraguna menggunakan pendekatan “System Dynamic Framework” dan “Supply Chain Management” untuk membaca persoalan BBM Bali. Ia menyebut setidaknya ada tiga faktor yang perlu mendapat perhatian: peningkatan permintaan, kerentanan rantai pasok, serta kepanikan masyarakat akibat keterbatasan informasi.
Menurut dia, pemulihan pariwisata ikut mendorong peningkatan konsumsi energi. Aktivitas kendaraan wisata, transportasi, logistik, hingga sektor perhotelan membuat kebutuhan BBM meningkat. Dalam kondisi normal, peningkatan permintaan tersebut mungkin masih dapat diantisipasi. Namun ketika bertemu dengan gangguan pasokan, tekanan langsung terasa hingga tingkat konsumen.
Persoalan berikutnya adalah karakter Bali sebagai wilayah kepulauan yang mengandalkan pasokan BBM dari luar daerah. Wiraguna menilai ketergantungan terhadap distribusi melalui jalur laut membuat sistem energi Bali memiliki titik rawan. Gangguan cuaca, keterlambatan kapal pengangkut, atau persoalan di terminal dapat berimbas pada distribusi hingga SPBU.
Ia juga menyoroti fenomena “panic buying”. Ketika informasi mengenai ketersediaan stok tidak diterima masyarakat secara cepat dan jelas, kekhawatiran dapat berubah menjadi pembelian berlebihan. Kondisi itu pada akhirnya justru mempercepat habisnya stok di SPBU.
Karena itu, menurut Wiraguna, penanganan krisis tidak cukup hanya dengan menambah pasokan. Pemerintah dan Pertamina perlu memperkuat sistem informasi agar masyarakat mengetahui kondisi pasokan secara lebih transparan.
Wiraguna mengusulkan langkah penanganan dalam tiga tahap. Dalam jangka pendek, selama satu hingga tujuh hari, pemerintah dan Pertamina dinilai perlu memperbanyak informasi mengenai kondisi stok BBM secara berkala.
Ia juga mengusulkan pembentukan pemantauan bersama yang melibatkan BPH Migas, pemerintah daerah, kepolisian dan Pertamina, terutama pada jalur distribusi dan kawasan dengan aktivitas kendaraan tinggi.
Sektor-sektor vital, seperti angkutan pangan, transportasi umum, logistik dan kendaraan layanan darurat, menurut dia, juga perlu memperoleh kepastian pasokan agar gangguan BBM tidak menjalar menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.
Untuk jangka menengah, ia mendorong evaluasi kuota BBM dengan memperhitungkan karakter Bali sebagai destinasi pariwisata. Menurutnya, pola konsumsi energi Bali tidak selalu sama sepanjang tahun sehingga kebutuhan pada periode kunjungan tinggi perlu diantisipasi dalam perencanaan pasokan.
Penguatan kapasitas penyimpanan juga menjadi salah satu usulan. Infrastruktur penyangga dinilai penting agar Bali tidak terlalu rentan ketika terjadi keterlambatan pasokan dari luar pulau.
Sementara dalam jangka panjang, persoalan BBM justru dinilai harus menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan Bali terhadap energi fosil.
Di sinilah Wiraguna mengaitkan persoalan energi dengan filosofi “Tri Hita Karana”, terutama prinsip “Palemahan” yang menekankan hubungan harmonis manusia dengan alam.
Menurut dia, Bali perlu mempercepat penggunaan energi bersih melalui pengembangan PLTS atap di sektor komersial dan perhotelan, memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik hingga kawasan desa wisata, serta memperkuat transportasi publik berbasis kendaraan listrik.
Dengan demikian, solusi krisis BBM tidak berhenti setelah antrean di SPBU kembali normal. Justru, menurut Wiraguna, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Bagi Bali, BBM bukan sekadar komoditas yang dibeli pengendara di SPBU. Energi menggerakkan hampir seluruh rantai ekonomi pariwisata, mulai dari kendaraan wisatawan, transportasi pekerja, distribusi makanan, logistik hotel, restoran hingga aktivitas UMKM.
Gangguan pasokan karena itu berpotensi menciptakan efek berantai. Waktu produktif pengemudi tersita di antrean, distribusi barang dapat terganggu, sementara biaya operasional pelaku usaha berpotensi meningkat.
Karena itu, Wiraguna menilai ketahanan energi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan Bali, bukan semata persoalan teknis Pertamina.
“Krisis ini bukan untuk saling menuding, melainkan untuk diselesaikan bersama melalui kolaborasi,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat Mengwi siap mendukung langkah pemerintah dan Pertamina sekaligus ikut menjaga situasi tetap kondusif.
“Negara wajib hadir menjamin kebutuhan energi dasar rakyatnya,” kata Wiraguna.
Bagi Bali, barangkali persoalan terbesarnya bukan hanya bagaimana membuat antrean SPBU kembali pendek. Tantangan yang lebih penting adalah memastikan ketika wisatawan datang lebih banyak, ekonomi bergerak lebih cepat, dan kebutuhan energi meningkat, Pulau Dewata tidak kembali gagap menghadapi persoalan pasokan.
Sebab, ketahanan energi pada akhirnya bukan hanya soal berapa banyak BBM tersedia hari ini, tetapi seberapa siap Bali menghadapi kebutuhan energi esok hari. (red)
