BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mulai melakukan langkah awal yang dianggap strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya, lewat gerakan balik nama STNK dan perubahan plat nomor kendaraan ke Buleleng, yang menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Buleleng sebagai garda terdepan.
Program ini disampaikan oleh Kabid Pendataan dan Pelayanan BPKPD Buleleng, Ayu Sri Susantiani, usai sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar di Aula Kantor Perbekel Banyupoh, Selasa (22/7).
“Dengan regulasi dan kebijakan opsen pajak yang baru ini, akan terdistribusi pendapatan untuk Kabupaten Buleleng juga, bukan hanya Provinsi Bali. Jadi, kami mulai dari ASN dulu—untuk balik nama kendaraan dan mengganti plat luar daerah menjadi plat Buleleng,” jelas Santi, sapaan akrabnya.
Langkah ini tidak hanya mendukung PAD, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian ASN sebagai bagian dari pemerintahan daerah untuk memberi contoh positif. Nantinya, program akan diperluas secara bertahap ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, hingga masyarakat umum.
“Program ini bisa sukses kalau seluruh ASN memberikan dukungan. Harus ada pengawasan dan dorongan langsung dari pimpinan OPD agar ini jadi gerakan bersama,” lanjutnya.
Kerja sama dengan pihak Samsat, kepolisian, dan instansi terkait pun telah dijalin guna memastikan program berjalan lancar dan tuntas.
Dalam sesi sosialisasi di Banyupoh, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Terutama karena adanya kebijakan pembebasan biaya BBNKB dan pajak progresif yang sangat meringankan beban warga.
Dengan gerakan ini, BPKPD Buleleng berharap PAD dari sektor kendaraan bermotor dapat ditingkatkan signifikan, dan dampaknya akan kembali dirasakan masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng.