BULELENG (terasbalinews.com)– Upaya penguatan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng. Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pembinaan dan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana”, yang digelar di Hotel Puri Lovina, Selasa (22/7).
Kegiatan ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan berbagai pihak yang berperan dalam urusan kebencanaan, mulai dari perangkat daerah, perwakilan desa dan kecamatan, hingga mitra seperti Tim SIAP SIAGA dan BPBD Provinsi Bali. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Putu Ariadi Pribadi, yang menegaskan pentingnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat.
“SPM ini bukan hanya formalitas administrasi, tapi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat terlindungi dari risiko bencana melalui layanan yang terukur, terencana, dan berkelanjutan,” ujar Ariadi.
SPM, menurut Ariadi, merupakan mandat konstitusional yang tertuang dalam PP Nomor 2 Tahun 2018, dan mencakup lima aspek pelayanan dasar kebencanaan, yaitu: informasi rawan bencana, peringatan dini, edukasi kebencanaan, evakuasi serta penyelamatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar pascabencana.
“Buleleng punya potensi risiko bencana yang cukup kompleks. Dari gempa bumi, longsor, banjir bandang, sampai kebakaran hutan. Karena itu kita butuh strategi kolaboratif agar SPM ini benar-benar berdampak,” tambahnya.
FGD ini juga menghadirkan pembicara dari BPBD Provinsi Bali dan tim Pembinaan dan Pengawasan SPM Provinsi Bali. Para narasumber memaparkan teknis pelaksanaan dan pelaporan SPM, serta memberikan ruang dialog tentang kendala yang dihadapi di lapangan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pentingnya peran aktif desa. Dari pemutakhiran data risiko, penyusunan rencana kontinjensi, hingga pelibatan relawan lokal, semua dinilai krusial dalam mewujudkan pelayanan kebencanaan yang menyentuh akar permasalahan.
Tak hanya itu, BPBD Buleleng juga menyiapkan langkah digitalisasi melalui sistem pelaporan e-SPM untuk mempercepat dan mempermudah pengumpulan data serta pelaporan lintas sektor.
Sebagai tindak lanjut, BPBD akan menggelar pembinaan lanjutan di tingkat desa, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat integrasi program penanggulangan bencana antar instansi.
“Ini bukan pekerjaan satu institusi, tetapi kerja kolektif. Mari bersama kita wujudkan Buleleng yang tangguh bencana, dengan layanan kebencanaan yang inklusif, cepat, dan tepat sasaran,” tutup Ariadi penuh harap. Ndra
