Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung itu membahas pengambilan keputusan sekaligus penandatanganan berita acara atau Nota Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap empat Raperda.
Keempat Raperda tersebut meliputi penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah dan penyusunan anggaran pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, dari empat Raperda yang disepakati, tiga merupakan usulan Raperda dan satu lainnya berupa dokumen penganggaran daerah, yakni APBD 2027.
Khusus untuk APBD 2027, Anom Gumanti mengingatkan bahwa pembahasan dan pengambilan keputusan harus memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 312 ayat (1), yang mengatur bahwa persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan Perda APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 312 ayat (1) sudah menyebutkan bahwa selambat-lambatnya satu bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, DPRD bersama Bupati Badung harus sudah memutuskan dokumen penganggaran daerah, yaitu APBD Tahun 2027,” ujarnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri anggota DPRD Badung.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, KPU, Bawaslu, para camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Badung.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran yang akan menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Badung pada 2027. (red)
