BREAKING NEWS
PT. TERAS MEDIA SEJAHTERA (terasbalinews.com). AHU-0012026.AH.01.01.TAHUN 2023.
Aku Lapor Pajak

Indonesia Pimpin Agenda SOM-MLAT di Bali, Dorong Upaya Perangi Tindak Pidana Lintas Negara ASEAN

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo R. Muzhar. (nan)
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo R. Muzhar. (nan)
banner 120x600

BADUNG (terasbalinews.com). Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan 3rd Senior Officials’ Meeting of the Central Authorities on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (3rd SOM-MLAT) dan 9th ASEAN Senior Law Officials’ Meeting on ASEAN Extradition Treaty (9th ASLOM WG on AET) di Bali, 29 April-3 Mei 2024.

Event berskala internasional ini diikuti oleh beberapa negara ASEAN, seperti Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

SOMMLAT sendiri merupakan, pertemuan berkala para pejabat tinggi negara-negara anggota ASEAN yang menjadi negara pihak (state party) dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty (MLA Treaty).

“Salah satunya terkait negosiasi bantuan hukum timbal balik dan perjanjian ekstradisi diantara negara-negara ASEAN,” ungkap Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo R. Muzhar, Selasa (30/4/2024).

Cahyo menyebut, negara-negara ASEAN selama ini merasa kesulitan menegosiasikan bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dan Perjanjian Ekstradisi ASEAN (ASEAN Extradition Treaty/AET).

Penyebabnya, kata Cahyo, karena adanya perbedaan sistem hukum antar negara.

“Ini merupakan tantangan yang harus kami jembatani dalam forum tersebut. Termasuk kesulitan yang sering dihadapi dari adanya perbedaan template dari negara diminta dan negara yang meminta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cahyo mengatakan, forum ini juga akan mengupayakan penguatan kerja sama hukum dalam memerangi tindak pidana yang membutuhkan keterlibatan atau bantuan dari otoritas negara.

“Melalui forum ini akan membantu proses bagi negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan tindak pidana transaksional di bidang keuangan maupun melakukan perampasan aset hasil kejahatan korupsi atau pencucian uang,” tandas Cahyo. (nan)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *