GIANYAR (terasbalinews.com). Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menjadi salah satu pembicara dalam Festival Sastra Saraswati Sewana 2024, Senin (22/7/2024).
Festival yang diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud, Gianyar, Bali ini berlangsung selama empat hari, mulai 19-23 Juli 2024.
Salah satu yang menjadi pokok pembahasan dalam Festival Sastra Saraswati 2024 adalah mengenai konsep tentang kepemimpinan Bali di masa yang akan datang.
“Dari kegiatan ini kita berbicara tentang kemajuan bangsa pada umumnya, apalagi kalau bicara tentang kepemimpinan. Karena sesungguhnya kebutuhan terhadap seorang pemimpin itu haruslah muncul dari masyarakat.
“Karena dari sanalah muncul prakarsa tentang kegelisahan dan harapan yang diinginkan masyarakat,” jelas Palguna usai diskusi bertema “Menggali Inspirasi Praktek Kepemimpinan Tokoh-tokoh Bali dalam Menjawab Tantangan Kekinian”, Senin (22/7/2024).
Lebih lanjut, Palguna juga menyoroti partisipasi masyarakat dalam upaya mencari sosok pemimpin yang ideal.
“Partisipasi itu bukan hanya sekedar ketika dia memberikan suara saat Pemilu. Namun turut serta memberikan pesan dan gagasan tentang persoalan-persoalan nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.
Palguba berharap, partisipasi masyarakat bisa menelurkan kebijakan-kebijakan konkret dari seorang pemimpin yang akan berefek positif bagi kehidupan masyarakat.
“Dan tentunya kebijakan yang diambil dari seorang pemimpin, nantinya tidak berasal dari keinginannya sendiri,” tutur Palguna.
Disinggung soal sosok pemimpin ideal Bali di masa depan, Palguna menyebut mereka harus paham konsep yang dijelaskan dan mampu memahami keinginan masyarakat.
Khususnya, kata dia, perihal problem fundamental pembangunan mendasar dan juga tantangan jangka panjang.
Ia kemudian mencotohkan, sosok Gubernur Bali periode 1978-1988, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, yang menurutnya bisa menanamkan pondasi pembangunan Bali secara berkesinambungan.
“Misalnya saat beliau memprakarsai berdirinya LPD (Lembaga Perkreditan Desa), hal itu bukanlah sekedar landasan ekonomi bagi masyarakat, tapi sekaligus juga sebagai benteng kebudayaan,” ungkap Palguna.
“Demikian juga dengan inisiasi Pesta Kesenian Bali di jaman beliau. Terbayangkanlah kalau hal itu misalnya tidak ada, mungkin kesinambungan kelompok kesenian Bali tidak akan bertahan,” tandas Akademisi Hukum Universitas Udayana itu. (nan)