DENPASAR (terasbalinews.com). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menggelar Reforma Agraria (RA) Summit 2024 pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali.
Rangkaian pertemuan puncak ini diawali dengan kegiatan Sambung Rasa Reforma Agraria yang membahas implementasi Reforma Agraria selama 1 dekade terakhir.
Ketua Pelaksana RA Summit 2024 Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Dwi Budi Martono, mengatakan, RA Summit ini merupakan tindak lanjut Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Wakatobi 2022 dan GTRA Summit Karimun 2023.
“Kita memiliki tujuan, yaitu penyampaian capaian 10 tahun Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria periode 2014-2024, tindak lanjut kesepakatan 9 Menteri pada GTRA Summit Karimun 2023 dan penyusunan baseline Reforma Agraria periode 2025-2029,” jelas Dwi Budi Martono, Jumat (14/06/2024).
Dwi menerangkan, RA Summit 2025 membahas empat fokus, Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Terluar; Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi; Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang Dikuasai Masyarakat; serta Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan.
“Untuk membahas keempat poin ini sebelumnya sudah diadakan dua kali workshop bersama dengan pihak-pihak terkait,” tambah Dwi Budi.
Lebih lanjut, Dwi Budi mengatakan, pihakmya akan menampilkan potret pelaksanaan Reforma Agraria di hari kedua, Sabtu (15/6/2024).
Rencananya akan ditayangkan video kaleidoskop dan sambutan langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang 1 Dekade Reforma Agraria periode 2014-2024.
Di samping itu, akan dilakukan penyerahan Akta Pernyataan Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Agro Makmur untuk Reforma Agraria dan penyerahan 210 Sertipikat Tanah Elektronik.
Adapun sertipikat yang akan diserahkan meliputi sertipikat hasil Redistribusi Tanah; sertipikat objek yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk eks pengungsi Timor-Timur.
“Penyerahan sertipikat untuk eks pengungsi Timor-Timur ini menjadi bagian dari penyelesaian konflik agraria yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun,” jelas Dwi Budi Martono. (nan)