BREAKING NEWS
PT. TERAS MEDIA SEJAHTERA (terasbalinews.com). AHU-0012026.AH.01.01.TAHUN 2023.

Pembangunan Berkelanjutan, Putu Rudana Usul Tiap Negara Rancang Omnibus Law Tentang Air

WWF ke-10 di Bali

whatsapp image 2024 05 21 at 14.38.29
Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan, Putu Supadma Rudana , saat menjadi salah satu panelis dalam World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali. (foto/ist)
banner 120x600

BADUNG (terasbalinews.com). Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan, Putu Supadma Rudana menjadi salah satu panelis dalam World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (20/5/2024). Pada kesempatan itu, Putu mengusulkan agar dibuatkan regulasi khusus atau Omnibus Law tentang air.

Menurut Putu, bahwa isu air ini adalah isu yang sangat penting. Perlu diketahui, kata dia, water scarcity atau kelangkaan air, dan krisis air atau water challanges crisis terjadi di berbagai tempat. Sehingga, lanjutnya, water security and equity ini harus segera diwujudkan.

“Karena apa? Karena air itu sangat penting bagi kita semua. Sebagai water warrior Kita harus kawal dan jaga air ini, untuk masa depan anak cucu kita,” jelas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

Oleh karenanya, Putu menegaskan diperlukan komitmen dari pemerintah atau stakeholder, minister, termasuk komitmen dari parlemen serta civil society. Namun, kata Putu, parlemen harus berada di barisan terdepan membahas isu tentang air karena memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Saya sebagai Wakil Ketua BKSAP dan Anggota Biro IPU untuk Pembangunan Berkelanjutan mengajak temen-temen parlemen memperhatikan isu ini (air), dan standing committee untuk sustainable development. Ke depan harus satu resolusi tentang air, ada share outcome dari parlemen yang betul-betul mewakili Organisasi Parlemen Dunia (IPU). Sehingga secara global, kita punya komitmen mengatasi permasalahan air,” ujar Anggota Legislatif asal Bali ini.

Kata Putu, isu air ini harus dikawal secara politik di mana tugas parlemen sangat jelas yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan. Untuk itu, Putu mengusulkan perlu adanya Omnibus Law tentang air. Selama ini, kata dia, di Indonesia hanya ada Undang-Undang Pengelolaan SDA (sumber daya air).

“Tapi harus ada Omnibus Law. Ini tujuan Kaukus Air DPR RI membantu turut berperan serta support komisi terkait, untuk segera mengakselerasi ini. Kita sebagai parlemen menjadi influencer dan disebut menjadi warriot pejuang, petarung dalam memperjuangkan air di setiap negara, tentu di setiap dapil yang kita miliki,” jelas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

Namun, Putu juga mendorong agar setiap negara yang tergabung dalam Keanggotaan Inter-Parliamentary Union (IPU) menjadi warrior on water atau petarung dalam memperjuangkan air dengan membuat resolusi berupa Undang-undang atau law.

“Tentu yang lain kita harus mendorong agar Undang-undang ini bisa terimplementasi. IPU juga akan meneruskan hal ini bagaimana ke depan agar komitmen ini dapat diwujudkan dalam bentuk resolusi, dan resolusi bisa dibangun dalam bentuk Undang-undang atau law di masing-masing negara, pada intinya terfokus kepada air dan membangun satu omnibus tentang air,” ungkapnya.

Saat ini, Putu menambahkan Parlemen Indonesia telah membentuk Kaukus Air DPR RI yang memiliki kepentingan untuk membantu akselerasi pencapaian SDG’s tentang air dan sanitasi. Sebab, kata dia, tantangan ke depan bagaimana menyediakan air bersih sustainabel dan bagaimana menyediakan sanitasi yang baik serta layak bagi masyarakat.

“Sehingga, kaukus air begitu penting. Komitmen beberapa negara sangat jelas, mereka akan mengakselerasi. Karena kalau hanya business usual di komisi-komisi saja, tidak dapat dilakukan akselerasi secara eksponensial. Jadi perlu pencapaian akselerasi ini mencapai agenda SDG’s 2030,” jelas Putu.

Disamping itu, Putu menyebut pelaksanaan WWF ke-10 di Bali tahun 2024 ini sebuah momen historis atau bersejarah, di mana first parliamentary meeting on water forum bisa terwujud. Karena, kata dia, selama ini memang belum pernah terjadi WWF di Indonesia.

“Saya sendiri terus bekerja dan menerima Presiden World Water Council Loic Fauchon di DPR pada Oktober 2023, dan bersama Pak Basuki Menteri PUPR meminta tolong agar menjembatani ke Inter-Parliamentary Union. Langsung saya kerjakan dan akhirnya IPU setuju. Inilah hasilnya first parliamentary meeting World Water Forum yang ke-10 bisa terwujud,” pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *