BULELENG (terasbalinews.com) – Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, bersama Inspektur Buleleng Putu Karuna, menerima hasil Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Pertemuan yang berlangsung Senin (17/11) di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan selama 35 hari, mencakup 550 satuan pendidikan SD, SMP, kesetaraan, hingga perangkat daerah terkait.
Wakil Penanggungjawab Tim Pemeriksa, Ikhsan Aprian, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pengelolaan data pendidikan—mulai dari pengumpulan, pemutakhiran, verifikasi, hingga validasi—telah berjalan akurat dan dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan. “Pemeriksaan kami menilai sejauh mana data dikelola dan digunakan dalam pembangunan sektor pendidikan,” terangnya.
BPK memberikan apresiasi kepada Pemkab Buleleng karena telah memenuhi alokasi mandatory spending 20% untuk pendidikan, serta menunjukkan capaian baik pada mayoritas indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan pendidikan,” ujar Ikhsan.
Meski demikian, BPK juga mengungkapkan adanya sejumlah kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan Indeks Kualitas Dapodik (IKD) September 2025, Buleleng meraih skor 86,13 kategori Tinggi, namun masih terdapat masalah pada aspek kemutakhiran data peserta didik dan validitas sarana prasarana.
Beberapa satuan pendidikan ditemukan belum menginput data secara lengkap, tidak melakukan sinkronisasi tepat waktu, dan terdapat ketidaksesuaian antara data sistem dan dokumen fisik. “Pengelolaan data belum sepenuhnya memadai,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Supriatna menyatakan Pemkab Buleleng menerima seluruh temuan BPK dan siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. “Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan Dapodik agar kebijakan pendidikan semakin tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Buleleng berharap hasil Exit Meeting ini dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pendidikan di daerah. *ndr
