BADUNG (terasbalinews.com). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung didorong untuk tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memperkuat permodalan masyarakat. Lebih dari itu, LPD diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta desa adat.
Dorongan tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Badan Kerja Sama (BKS) LPD Kabupaten Badung di Wantilan Pura Lingga Bhuana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Sabtu (22/8/2026).
Perayaan HUT ke-26 BKS LPD Badung tersebut diisi dengan kegiatan jalan santai. Kegiatan mengusung tema “26 Tahun BKS LPD Badung Mengabdi, Bersinergi dalam Harmoni Wujudkan LPD Sehat, Kuat, Berkelanjutan, Desa Adat Berdaulat” dan dirangkaikan dengan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Adi Arnawa mengatakan, keberadaan LPD memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat desa adat. Karena itu, keberlangsungan LPD tidak cukup hanya ditopang oleh penguatan modal, tetapi juga membutuhkan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Menurut dia, pembangunan ekosistem tersebut salah satunya harus dimulai dari penguatan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan saat beraktivitas di Badung. Pada saat yang sama, kondisi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi.
“Kalau ini semua terjadi, maka dampaknya apa? Ekonomi akan tumbuh, akan berdampak pada pendapatan masyarakat, Badung khususnya, dan Bali secara umum,” kata Adi Arnawa.
Ia menilai sektor pariwisata masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Badung. Besarnya pasar pariwisata, khususnya pasar internasional, menurutnya harus dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi lainnya, termasuk pertanian.
Pemerintah Kabupaten Badung, lanjutnya, terus mendorong agar sektor pariwisata tidak berjalan sendiri, melainkan mampu menciptakan pasar bagi produk-produk masyarakat lokal.
“Pariwisata ini merupakan pasar besar kita, pasar internasional kita. Pasar internasional ini membutuhkan berbagai hal, apakah itu pangan, transportasi, termasuk yang lain,” ujarnya.
Menurut Adi Arnawa, pola pembangunan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada seluruh entitas ekonomi yang ada di Badung. Dengan demikian, pertumbuhan pariwisata diharapkan tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha pariwisata, tetapi juga memberikan efek berganda kepada masyarakat.
Namun, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur. Adi Arnawa menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing daerah.
“Bagaimana kita menjadi satu daerah yang mempunyai daya saing ketika SDM-nya tidak ada,” katanya.
Karena itu, Pemkab Badung juga menjalankan berbagai program di bidang pendidikan. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi siswa SMA berprestasi yang bersekolah di Badung serta beasiswa pendidikan S1 bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Ini bagian daripada misi kami untuk bagaimana meningkatkan derajat pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus BKS LPD Badung I Wayan Sudiarta menyampaikan bahwa saat ini terdapat 122 LPD yang aktif di Kabupaten Badung. Sementara itu, tujuh LPD lainnya belum dapat beroperasi karena menghadapi persoalan dan kondisi internal.
Meski demikian, ia memastikan koordinasi antara pengurus BKS LPD dengan seluruh LPD di Badung terus diperkuat.
“Astungkara koordinasi kami di internal, baik dengan BKS LPD, sudah terbangun dengan baik,” ujar Sudiarta.
Dari sisi kinerja, total aset LPD di Kabupaten Badung saat ini telah mencapai sekitar Rp11 triliun. Besarnya aset tersebut menunjukkan posisi LPD sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat dan desa adat di Badung.
Namun, Sudiarta menyadari LPD menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya layanan perbankan digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, LPD Badung mulai mempercepat digitalisasi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Sejumlah LPD bahkan telah melakukan pelatihan dan studi banding ke LPD yang lebih dahulu menerapkan sistem digital. Beberapa LPD di Badung juga telah menjadi proyek percontohan dalam penerapan layanan berbasis digital.
“Beberapa teman kita sudah menjadi ‘pilot project’, terutama Ketua Panitia sudah melakukan hampir ‘full digitalisasi’ dengan menerapkan QRIS, M-Pay LPD, SMS banking dan pelayanan secara online,” jelasnya.
Menurut Sudiarta, momentum HUT ke-26 BKS LPD Badung bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh pengelola LPD.
Kehadiran pengurus dan karyawan LPD se-Kabupaten Badung dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu gambaran kebersamaan yang terus dibangun.
Ia berharap kepercayaan masyarakat terhadap LPD dapat terus dijaga melalui pengelolaan yang sehat, profesional dan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Astungkara, sudah bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan tumbuh dan membaiknya kondisi pengelolaan LPD se-Badung sampai saat ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., memberikan apresiasi terhadap perjalanan BKS LPD Badung yang telah memasuki usia 26 tahun.
Menurutnya, angka 26 memiliki makna filosofis. Angka dua dimaknai sebagai ‘Rwa Bhineda’, sementara angka enam dikaitkan dengan ‘Sad Ripu’. Filosofi tersebut, kata dia, dapat menjadi pengingat bagi pengelola LPD agar senantiasa melihat berbagai sisi dalam menjalankan lembaga serta menjaga keseimbangan.
Cendikiawan juga menyoroti besarnya kontribusi LPD terhadap keberadaan dan keberlanjutan desa adat di Bali. Dari total 1.439 LPD di Bali, banyak di antaranya yang telah berkontribusi dalam mendukung pelestarian seni, adat dan budaya Bali.
“Karena apa pun namanya, LPD itu LPD Bali, bukan hanya LPD kabupaten/kota, dengan segala suka dukanya, sinergi dengan pemerintah, relasi dan juga sinergi dengan media, serta para pembina, terutama tokoh-tokoh masyarakat,” paparnya.
Ia menyebut sekitar 31 persen aset LPD di Bali berada di Kabupaten Badung. Posisi tersebut menunjukkan besarnya kontribusi Badung terhadap keseluruhan ekosistem LPD di Bali.
Kendati demikian, Cendikiawan mengingatkan bahwa keberhasilan LPD tidak semata-mata diukur dari besarnya aset. Menurut dia, LPD dengan aset kecil sekalipun tetap memiliki peran penting apabila mampu berkembang sesuai potensi wilayah dan dikelola secara sehat.
“Yang kecil-kecil sesuai dengan potensi di kabupaten juga, yang penting LPD sehat,” harapnya.
Dengan tantangan ekonomi, perkembangan pariwisata dan transformasi digital yang terus bergerak, LPD Badung kini menghadapi tuntutan untuk memperluas perannya. Bukan sekadar menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi menjadi bagian dari mata rantai ekonomi desa adat yang mampu menghubungkan permodalan, usaha masyarakat, pariwisata, pertanian hingga peningkatan kualitas SDM.
Usia 26 tahun BKS LPD Badung pun menjadi momentum untuk memperkuat arah tersebut: menjaga kesehatan lembaga sekaligus memastikan keberadaannya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan desa adat. (yak)
