MATARAM (terasbalinews.com). Siapa sangka, di balik tumpukan sampah yang menggunung selama 31 tahun, kini berdiri taman yang menyejukkan mata sekaligus menggugah kesadaran. “Taman Edukasi Landfill Hill”, namanya sebuah bukti bahwa perubahan bukan hanya mungkin, tapi juga layak diperjuangkan.
Rombongan Humas DPRD Provinsi Bali dan para jurnalis dari Pulau Dewata berkunjung ke eks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok di Lombok Barat. Kunjungan ini bukan semata studi tiru, tapi menjadi momentum refleksi tentang masa depan pengelolaan sampah di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Dipimpin oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Bali, Kadek Suantara Putra, S.STP., M.AP., Kamis (17/7/2025) rombongan disambut oleh Burhan, Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB. Di sanalah mereka menyaksikan transformasi luar biasa dari tumpukan sampah setinggi 40 meter menjadi taman edukatif yang menawarkan panorama Kota Mataram, sawah, dan garis pantai.
“Kami ingin masyarakat datang, belajar, dan sadar soal sampah. Ini bukan sekadar tempat wisata, tapi tempat refleksi,” kata Burhan, yang akrab disapa Bono.
Landfill Hill tak hanya menyuguhkan keindahan visual, tapi juga memuat pesan mendalam: pengelolaan sampah harus dimulai dari kesadaran, bukan reaksi. Paradigma “kumpul-angkut-buang” perlahan digeser ke arah pengelolaan berbasis sumber, pilah di rumah, olah di komunitas, kirim hanya residu ke TPA.
Transformasi ini tak lepas dari dorongan kuat Pemprov NTB melalui program “NTB Zero Waste”. Burhan menjelaskan bahwa perubahan besar memang memerlukan waktu dan komitmen jangka panjang.
“Kita baru lima tahun serius bicara soal sampah, sementara negara-negara lain sudah sejak tahun 1970-an. Tapi jangan berkecil hati. Kami percaya, perubahan dimulai dari rumah, dari keluarga,” ujarnya.
Salah satu inovasi yang ditunjukkan DLHK NTB adalah pengembangan aplikasi Lestari, yang memfasilitasi pelaporan dan permohonan layanan terkait sampah. Di sisi lain, NTB juga mulai bersinergi dengan sektor swasta, seperti melalui kerjasama dengan PLTU Jeranjang untuk pengolahan RDF (Refuse Derived Fuel), sebagai bahan bakar alternatif pengganti batubara.
“Kami juga kelola limbah B3, bahkan gas metana dari landfill kami ekstrak dan pakai untuk energi operasional,” ungkap Salikin, pengelola fasilitas TPA Kebon Kongok.
Kehadiran PT Pegadaian Wilayah VII lewat Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) turut memperkuat inisiatif ini. Pada 2024, desa-desa di sekitar TPA bahkan menerima kompensasi sebesar Rp 680 juta insentif atas kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan.
Kunjungan rombongan Bali menjadi ajang saling berbagi inspirasi. Dalam diskusi hangat yang berlangsung di lokasi, Kadek Suantara menyampaikan bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya pemerintah.
“Regulasi sudah ada, tapi tanpa komitmen masyarakat, tak akan efektif. Yang paling penting: sampah harus diolah di sumbernya, di rumah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran media dan Humas DPRD sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Studi tiru ini, katanya, bukan semata belajar teknologi, melainkan membangun kesadaran dan komitmen bersama.
Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah menempuh sejumlah langkah. Mulai dari Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang pembatasan plastik sekali pakai hingga Pergub No. 47 Tahun 2019 yang mewajibkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Teranyar, Surat Edaran Gubernur No. 09 Tahun 2025 menegaskan kembali pentingnya Gerakan Bali Bersih Sampah.
Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tantangan masih besar. Pariwisata yang menjadi wajah Bali di mata dunia justru kerap menghasilkan limbah dalam jumlah masif. Di sinilah, menurut Kadek, Lombok memberi pelajaran penting: **bahwa sampah bukan akhir, tapi awal dari solusi.
NTB menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga budaya, kebijakan, dan inovasi. Dari RDF hingga maggot, dari aplikasi Lestari hingga desa bebas sampah—semuanya mengarah pada satu tujuan lingkungan yang lestari dan masyarakat yang berdaya.
“Sampah bukan masalah teknis, tapi masalah peradaban. Cara kita mengelola sampah mencerminkan cara kita menghargai bumi dan generasi mendatang,” pungkas Burhan. (yak)
