BULELENG (terasbalinews.com) – Menanggapi berbagai isu yang beredar mengenai penerimaan siswa titipan dan penambahan rombongan belajar (rombel) di luar jalur resmi, pihak SMAN 1 Singaraja akhirnya angkat bicara. Dalam kunjungan resmi Komisi I DPRD Provinsi Bali, sekolah tersebut secara tegas membantah kabar tersebut.
Kunjungan yang berlangsung pada Kamis (24/7) itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budi Utama, bersama anggota Gede Harja Astawa dan I Ketut Rochineng, yang diterima oleh jajaran manajemen sekolah seperti Asisten Wakasek Kurikulum Made Widiarsa, Bidang Kesiswaan I Komang Mudita, Wakasek Sarpras I Gede Arya Sudira, serta Humas Ni Putu Rahayu.
Isu yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya dugaan siswa titipan dan pembukaan rombel baru untuk menampung siswa yang belum tertampung. Namun, hal itu langsung dibantah pihak sekolah.
“SMAN 1 Singaraja telah menerima siswa sesuai dengan formasi rombongan belajar yang telah ditetapkan, yaitu 11 kelas dengan masing-masing 36 siswa. Sudah tidak ada penambahan,” ujar Gede Harja Astawa usai pertemuan.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada intervensi atau rekomendasi dari DPRD Bali maupun dari Dinas Pendidikan untuk menambah kuota siswa di luar proses resmi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Terkait rumor tentang penambahan satu rombel untuk menampung siswa tercecer, Harja Astawa memastikan informasi itu tidak benar. Penambahan kelas, menurutnya, tidak hanya menyangkut ruang, tetapi juga berdampak pada distribusi guru.
“Jawabannya juga tegas, tidak ada. Karena apa? Ini akan berpengaruh pada tenaga pengajar,” jelasnya.
Pihak sekolah juga menutup peluang masuk setelah pengumuman resmi kelulusan. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak berharap adanya gelombang masuk tambahan ke SMAN 1 Singaraja.
“Setelah pengumuman, SMAN 1 Singaraja tidak lagi menerima siswa,” tegas Harja Astawa.
Lebih lanjut, ia mendorong masyarakat untuk realistis dan terbuka terhadap pilihan sekolah lain, terutama karena masih banyak sekolah lain yang kualitasnya juga terus meningkat.
Selain soal kuota siswa, Komisi I DPRD Bali juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh sekolah, baik yang berada di kota maupun di desa.
“Ke depan ini arahnya seluruh sekolah itu fasilitasnya harus sama, sehingga masyarakat itu tidak mengidam-idamkan sekolah yang favorit,” ujar Harja Astawa, menekankan pentingnya keadilan akses pendidikan. Ndra
