BULELENG (terasbalinews.com) – Persoalan terbatasnya daya tampung sekolah negeri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi perhatian publik. Banyak orang tua mengaku kesulitan mendapatkan sekolah bagi anak-anaknya akibat tidak seimbangnya jumlah pendaftar dengan kapasitas sekolah yang tersedia.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi, meminta pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, segera menghadirkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Menurut Kresna Budi, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Karena itu, ia menilai keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh bangku sekolah tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin setiap tahun tanpa adanya langkah penyelesaian yang konkret.
“Dinas Pendidikan harus sedikit peka dengan kondisi saat ini, terlebih sekarang banyak orang tua mengomel karena cari sekolah susah. Harus tetap diberikan solusi terbaik bagi orang tua karena pendidikan adalah hak warga negara,” ujar Kresna Budi, Minggu (28/6/2026).
Sebagai solusi cepat, politisi Partai Golkar asal Buleleng tersebut mengusulkan penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah yang masih memungkinkan. Sementara untuk penyelesaian jangka panjang, ia menilai pemerintah perlu membangun sekolah-sekolah baru agar mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.
Ia menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk setiap tahun akan terus berdampak pada meningkatnya kebutuhan fasilitas pendidikan. Oleh sebab itu, pembangunan sekolah harus menjadi prioritas pemanfaatan anggaran pendidikan yang selama ini telah dialokasikan sebesar 20 persen.
“Ada deret ukur dan deret hitung, pertumbuhan penduduk semakin bertambah. Dengan anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20 persen, harapan kita ya ditambah lagi sekolahnya untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Selain pembangunan sekolah negeri, Kresna Budi juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali memperbanyak sekolah berkonsep seperti SMA Bali Mandara. Di sisi lain, pemerintah juga didorong memberikan subsidi kepada sekolah swasta agar biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau sekaligus meningkatkan peran sekolah swasta dalam menampung peserta didik.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuka peluang investasi di sektor pendidikan sekaligus mengurangi beban sekolah negeri yang selama ini selalu menjadi pilihan utama masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sekolah. Khusus di Kabupaten Buleleng, Kresna Budi melihat pertumbuhan kawasan permukiman mulai bergeser ke wilayah barat. Karena itu, pembangunan sekolah baru sebaiknya tidak lagi hanya terpusat di kawasan perkotaan.
Dengan pemerataan tersebut, akses pendidikan akan lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus mampu menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan para siswa.
“Jangan numpuk di kota saja. Misalnya di Buleleng, pertumbuhan penduduknya ke arah barat, maka paling tidak ada sekolah baru di sana. Ini untuk memudahkan anak-anak mencari sekolah dan biaya sekolah juga bisa ditekan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Kresna Budi mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tetap bersabar sembari menunggu berbagai upaya perbaikan sistem pendidikan yang tengah dilakukan pemerintah. Ia menegaskan seluruh anak di Bali harus tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan.
“Konsep kita anak-anak harus tetap sekolah, karena itu kebutuhan dasar dan kebutuhan masa depan untuk mendapatkan peluang yang lebih baik bagi mereka,” tandasnya. *ndr
