DENPASAR (terasbalinews.com). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai ujung tombak literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya melalui penyelenggaraan “Coaching Clinic TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2025” yang digelar di Denpasar, Senin (22/12/2025).
Kegiatan ini diikuti seluruh sekretariat TPAKD kabupaten/kota se-Bali serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu program TPAKD. Coaching clinic menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus meningkatkan kapasitas anggota TPAKD dalam memperluas akses layanan keuangan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, mengatakan coaching clinic merupakan langkah konkret OJK untuk memastikan seluruh anggota TPAKD memahami peran strategisnya sebagai katalisator percepatan akses keuangan di daerah.
“Kami berharap melalui kegiatan ini sinergi anggota TPAKD di Provinsi Bali semakin kuat, sehingga perannya dalam mempercepat akses keuangan dapat dioptimalkan. Kolaborasi pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih inklusif,” ujar Kristrianti.
Menurutnya, coaching clinic tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta menyelaraskan pelaksanaan program kerja TPAKD di seluruh wilayah Bali.
OJK Provinsi Bali, lanjut Kristrianti, berkomitmen untuk terus mendukung program TPAKD melalui pendampingan teknis, penyediaan materi edukasi, hingga pemantauan efektivitas pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan di tingkat kabupaten/kota.
“Melalui langkah kolaboratif ini, kami ingin mewujudkan masyarakat Bali yang semakin melek keuangan, aman dalam bertransaksi, dan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara optimal,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan Pemerintah Provinsi Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali dalam sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, menegaskan pentingnya peran TPAKD dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi masyarakat perdesaan dan pelaku UMKM.
“TPAKD tidak hanya bertugas membuka akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar terhindar dari berbagai kejahatan keuangan, termasuk investasi ilegal,” ujar Ayu.
Dalam coaching clinic tersebut, peserta juga dibekali materi kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai modus kejahatan keuangan lainnya. Anggota TPAKD diharapkan aktif menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen OJK dan TPAKD di Bali untuk membangun ekosistem keuangan yang aman, transparan, dan terpercaya, serta melindungi masyarakat dari potensi risiko yang merugikan.
Penyelenggaraan coaching clinic TPAKD 2025 juga merupakan tindak lanjut dari peluncuran *Roadmap TPAKD 2026–2030* pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Jakarta. Roadmap tersebut menjadi acuan arah kebijakan dan program TPAKD ke depan, termasuk penguatan kapasitas anggota serta pengembangan instrumen evaluasi kinerja melalui Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).
Melalui forum ini, OJK bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama untuk mendorong sistem keuangan yang inklusif dan mendukung pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Bali, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. (red)














