JAKARTA (terasbalinews.com). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat industri pasar modal Indonesia melalui peningkatan permodalan, tata kelola, dan integritas pelaku usaha. Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192 perusahaan yang terdiri atas 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI) telah menyampaikan komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha.
Langkah ini merupakan bagian dari reformasi pasar modal untuk menciptakan industri yang lebih sehat, transparan, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat perlindungan investor serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek dan POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
Melalui kedua regulasi tersebut, OJK mengelompokkan pelaku industri berdasarkan kemampuan permodalan, tata kelola, kepemilikan, kepengurusan, serta manajemen risiko. Pengelompokan ini terdiri atas Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU).
Dari 107 Perusahaan Efek yang telah menyampaikan komitmen, sebanyak 74 perusahaan memilih PEKU 3, sebanyak 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan memilih PEKU 1.
Sementara itu, dari 85 Manajer Investasi, sebanyak 70 perusahaan memilih MIKU 2 dan 15 perusahaan memilih MIKU 1.
OJK memberikan masa transisi bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh persyaratan secara bertahap hingga April 2029. Selama periode tersebut, OJK akan memantau perkembangan penyesuaian serta berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dukungan pemegang saham dinilai penting, terutama dalam memastikan kecukupan modal, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kemampuan operasional perusahaan.
Selain penguatan kelembagaan, OJK juga meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran berulang di pasar modal. Perusahaan efek yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan, sekaligus diminta melakukan pembenahan internal.
Perbaikan tersebut mencakup peningkatan kompetensi dan pengawasan pegawai, penguatan sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan, serta evaluasi menyeluruh terhadap penyebab pelanggaran. Perusahaan juga diwajibkan menyampaikan hasil evaluasi dan langkah perbaikannya kepada OJK.
Sementara terhadap Manajer Investasi, OJK memperkuat komunikasi dengan asosiasi industri serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan guna mendorong kepatuhan dan penerapan tata kelola yang baik.
Melalui penguatan regulasi, permodalan, pengawasan, dan penegakan hukum, OJK berharap industri pasar modal Indonesia semakin sehat, berintegritas, dan mampu melindungi kepentingan investor. (red)
