BADUNG (terasbalinews.com). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyoroti masih lambatnya pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disalurkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Hingga September 2026, kredit UMKM tercatat Rp6,67 triliun atau tumbuh hanya 1,59 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh di bawah pertumbuhan kredit non-UMKM yang mencapai 9,56 persen.
Kondisi tersebut mendorong OJK meminta BPR/S di Bali lebih mengoptimalkan fungsi intermediasi dengan memperluas pembiayaan kepada pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengatakan BPR/S memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Keunggulan tersebut perlu dimanfaatkan melalui penyaluran kredit produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Hal itu disampaikan dalam Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 bertema Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan di Nusa Dua, Badung, Selasa (3/11/2026).
Menurut Parjiman, peluang pembiayaan semakin terbuka seiring pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,78 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,29 persen. Sejumlah sektor potensial, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan transportasi, dapat menjadi sasaran pengembangan pembiayaan produktif BPR/S.
Di sisi kinerja, industri BPR/S Bali hingga September 2026 mencatatkan total aset Rp22,81 triliun atau tumbuh 2,01 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp18,22 triliun, meningkat 1,75 persen, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp14,17 triliun atau tumbuh 5,66 persen.
Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan penghimpunan dana mendorong rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 77,73 persen. Namun, pertumbuhan tersebut belum diikuti peningkatan pembiayaan UMKM secara optimal.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, juga mengingatkan industri terhadap sejumlah risiko, terutama meningkatnya Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dan kredit sindikasi.
Hingga September 2026, AYDA BPR/S Bali mencapai Rp1,48 triliun atau meningkat 11,99 persen secara tahunan. Sementara kredit sindikasi juga mencapai Rp1,48 triliun atau tumbuh 23,69 persen, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 18,82 persen.
Meski demikian, kondisi permodalan dan kualitas aset industri menunjukkan perkembangan positif. Rasio kecukupan modal (CAR) tercatat 28,66 persen, meningkat dibandingkan September 2025 sebesar 27,66 persen. Sementara NPL gross membaik dari 14,88 persen menjadi 11,27 persen.
Dari sisi kelembagaan, jumlah BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum juga menurun dari 40 lembaga pada Desember 2020 menjadi lima lembaga pada September 2026. Dari 10 grup kepemilikan yang menjadi perhatian konsolidasi, enam grup telah menyelesaikan proses konsolidasi dan empat lainnya masih berproses.
OJK mendorong BPR/S memperbaiki kualitas aset, mempercepat penyelesaian AYDA, memperketat pengelolaan kredit sindikasi, serta memperkuat permodalan dan tata kelola. Penyusunan rencana bisnis juga diminta lebih realistis dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kemampuan masing-masing lembaga.
Penguatan peran BPR/S, lanjut Parjiman, sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024–2027 serta amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang menempatkan UMKM dan masyarakat di wilayah operasional sebagai fokus utama pelayanan.
OJK juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perbarindo, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Melalui penguatan kinerja dan perluasan pembiayaan UMKM, BPR/S diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai lembaga keuangan yang sehat dan berdaya saing, tetapi juga semakin berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali. (red)
