BULELENG (terasbalinews.com) — Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah serius dalam memperkuat integritas aparatur dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Melalui Inspektorat Daerah, Pemkab Buleleng akan menggelar kegiatan retreat atau pembekalan khusus bagi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Inspektorat Daerah Buleleng, I Putu Karuna, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan arahan langsung Bupati Buleleng sebagai bentuk refleksi atas dinamika pemerintahan di masa lalu. Retreat ini dirancang untuk membangun komitmen moral dan profesional para pimpinan OPD agar mampu menjalankan tugas dengan integritas tinggi.
“Bapak Bupati ingin menguatkan kita dari dalam, bagaimana pimpinan OPD ini betul-betul bisa berintegritas. Ini semua sebenarnya bertujuan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Putu Karuna, Senin (2/2/2026).
Pembekalan tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dua malam, mulai 3 hingga 5 Februari 2026, bertempat di kawasan Bedugul, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada. Kegiatan ini akan menghadirkan sejumlah narasumber strategis dari instansi pusat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, LKPP, serta Kementerian PANRB.
Menurut Putu Karuna, keterlibatan LKPP menjadi sangat penting karena sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi area rawan penyimpangan. Selain materi regulasi dan teknis, peserta juga akan dibekali sesi penguatan mental dan motivasi dari motivator profesional.
“Kami juga mengundang motivator agar ke depan pimpinan OPD sebagai penanggung jawab memiliki motivasi yang lebih kuat untuk melangkah dengan lebih baik lagi,” imbuhnya.
Dari sisi pembiayaan, kegiatan retreat ini menggunakan APBD Kabupaten Buleleng melalui anggaran Inspektorat. Putu Karuna menjelaskan bahwa Inspektorat memang memiliki alokasi anggaran mandatori sebesar 0,5 persen dari total APBD Buleleng yang nilainya mencapai sekitar Rp2 triliun, khusus untuk program peningkatan kinerja dan integritas aparatur.
Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi terganggunya pelayanan publik, Putu Karuna memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Selama kegiatan berlangsung, para Sekretaris OPD diwajibkan mengikuti materi secara daring melalui Zoom dari kantor masing-masing.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Pimpinan masih bisa dihubungi untuk hal-hal kebijakan mendesak atau penandatanganan dokumen, sementara secara teknis seluruh staf tetap bekerja seperti biasa,” tegasnya.
Melalui retreat ini, Pemkab Buleleng berharap tercipta kepemimpinan OPD yang bersih, berintegritas, dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. *ndr
