DENPASAR (terasbalinews.com). Penguatan ekonomi Bali tidak hanya bergantung pada geliat sektor pariwisata, tetapi juga membutuhkan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi Pulau Dewata menghadapi berbagai tantangan, terutama karena struktur ekonomi Bali masih sangat bergantung pada aktivitas pariwisata.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan “Bali Fiscal Insight” bertajuk Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah Perkuat Ketahanan Ekonomi Bali” yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) Denpasar, Selasa (23/6/2026).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali Darmawan menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak Bali hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp9,36 triliun atau tumbuh 7,89 persen dengan capaian sekitar 35 persen dari target tahunan.
Di sisi lain, realisasi belanja negara di Provinsi Bali hingga periode yang sama mencapai Rp8,68 triliun atau tumbuh 7,31 persen.
Menurut Darmawan, perkembangan penerimaan fiskal tersebut tidak terlepas dari dinamika ekonomi Bali yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas sektor perdagangan serta akomodasi, makanan, dan minuman.
“Pertumbuhan ekonomi itu relatif hampir sama sekitar 11 persen. Kalau kita lihat sektornya, perdagangan dan akomodasi makan dan minum itu hampir berdampingan,” ujar Darmawan.
Ia menyebut capaian pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 7,89 persen masih berada dalam jalur yang sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Pemerintah, kata dia, akan terus menjaga momentum tersebut agar target penerimaan dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
“Itu Bali berbeda. Apakah capaian pertumbuhan 7,89 persen ini sudah sesuai atau belum? Kami menyatakan masih on track. Mudah-mudahan kami terus berusaha mencapai target tersebut,” katanya.
Darmawan menjelaskan, target penerimaan pajak Provinsi Bali setiap tahunnya berada di kisaran Rp24,3 triliun. Namun, terdapat perubahan struktur administrasi wajib pajak karena sejumlah wajib pajak dari Bali mengalami peningkatan kelas pengelolaan.
“Struktur wajib pajak di Bali ada yang besar, menengah, madya, dan pratama. Ada juga wajib pajak dari Bali yang naik kelas dan mulai Juli akan diadministrasikan di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar,” jelasnya.
Dalam diskusi panel Bali Fiscal Insight, sejumlah pemangku kepentingan turut memberikan pandangan mengenai arah ekonomi Bali ke depan. Acara tersebut menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Prof. Dr. Wiwin Setyari.
Supendi menyoroti pentingnya efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah, termasuk Dana Desa. Ia menyampaikan bahwa sebagian alokasi Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, pembangunan KDMP harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki manfaat nyata bagi perekonomian desa.
“Untuk membangun KDMP kami belum tahu persis sudah berapa. Harapannya, KDMP yang dibangun memang sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sesuatu yang tidak memberikan manfaat,” ujarnya.
Selain KDMP, Supendi juga menjelaskan pengawasan terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan dengan memperhatikan aspek tata kelola keuangan, pertanggungjawaban virtual account, pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan bahwa ekonomi Bali pada Triwulan I 2026 mengalami kontraksi secara kuartal ke kuartal (q-to-q) sebesar 4,57 persen. Kondisi tersebut mengikuti pola musiman yang terjadi setiap tahun.
Namun secara tahunan (year on year/yoy), ekonomi Bali tetap tumbuh sebesar 5,58 persen meski lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Prof. Dr. Wiwin Setyari menilai tantangan utama ekonomi Bali adalah tingginya ketergantungan terhadap sektor pariwisata.
Selama lebih dari satu dekade, kata dia, pertumbuhan ekonomi Bali banyak digerakkan oleh pola *tourism-led growth*, dengan sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta aktivitas pariwisata menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Dominasi sektor jasa menciptakan ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan terhadap fluktuasi permintaan wisatawan,” ujarnya.
Menurut Wiwin, penguatan ekonomi Bali ke depan perlu dilakukan melalui peningkatan keterkaitan antar sektor (backward and forward linkages) serta memperbesar nilai tambah ekonomi lokal.
“Kunci optimalisasi pariwisata adalah memperkuat keterkaitan antar sektor, mengurangi kebocoran impor, meningkatkan kapasitas industri domestik, dan memaksimalkan nilai tambah lokal,” katanya.
Ia menambahkan, sektor infrastruktur dasar seperti listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi memiliki peran strategis karena mampu menjadi penggerak sektor hulu maupun hilir.
“Kontributor terbesar PDRB tidak selalu menjadi sektor kunci ekonomi. Fondasi ekonomi Bali juga ditopang sektor infrastruktur dasar, karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya,” pungkasnya.
Melalui penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, Bali diharapkan tidak hanya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, tetapi juga membangun struktur ekonomi yang lebih inklusif, berdaya tahan, dan memiliki sumber pertumbuhan baru di masa depan. (yak)
