DENPASAR (terasbalinews.com). Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menggelar acara “Bali Fiscal Insight: Sinergi APBN dan Local Taxing Power untuk Pembangunan Berkelanjutan” di Aula Balai Diklat Keuangan Denpasar, Kamis (31/7/2025).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Darmawan, menekankan pentingnya sektor keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan pariwisata di Bali.
Ia menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.
“Kami secara rutin melakukan kajian fiskal regional, khususnya perbendaharaan, dalam melakukan media briefing. Kami gabung supaya lebih efektif di pertemuan ini,” ujar Darmawan.
Diskusi yang berlangsung secara hybrid ini membahas kinerja APBN, termasuk belanja pemerintah pusat dan daerah, serta keterkaitannya dengan pajak pusat dan daerah.
Darmawan mencatat bahwa meskipun terjadi efisiensi dalam belanja barang, belanja pegawai tetap meningkat. Ia juga menyoroti pentingnya edukasi terhadap kewajiban pajak, terutama di sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan signifikan bagi Bali.
“Pendapatan pajak dapat tergantung dari pendapatan ekonomi. Kita ketahui ekonomi Bali dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Meski domestiknya ramai, tetapi kita terus pantau. Hal ini juga mempengaruhi pendapatan pajak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat terwujud melalui belanja rutin di tingkat regional, yang mendorong perputaran ekonomi secara signifikan.
“Saat ini untuk belanja masih solid dan bagus, hanya ada beberapa catatan, misalnya di angka fisik yang masih sangat rendah. Ada beberapa yang kontraksi, tetapi masih dianggap normal, seperti karena ada Pemilu dan kegiatan lainnya,” ungkap Mufti.
Mufti menambahkan bahwa belanja masyarakat di tingkat regional juga menjadi pemicu naiknya perekonomian daerah. Ia menekankan pentingnya penyaluran belanja yang tepat waktu dan efisien, serta menyebutkan bahwa dana yang dialirkan melalui belanja pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan negara, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Bali. (lia)
