JEMBRANA (terasbalinews.com). Upaya meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah terus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali bersama Pemerintah Kabupaten Jembrana membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sebagai langkah strategis meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Rabu (24/6/2026).
Pembentukan tim tersebut ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama antara Kanwil DJP Bali melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Jembrana.
Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan, kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi pendataan, pertukaran informasi, pengawasan wajib pajak, serta edukasi perpajakan.
Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada aspek pengawasan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Kami meyakini bahwa peningkatan penerimaan pajak bukan semata-mata soal pengawasan. Yang lebih penting adalah membangun kepatuhan melalui edukasi dan pemanfaatan data yang berkualitas,” ujar Darmawan.
Ia menjelaskan, tim bersama tersebut akan dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Tabanan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana. Dalam pelaksanaannya, tim didukung sejumlah kelompok kerja, yakni Subtim Pendataan dan Pendaftaran, Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data, Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama, serta Subtim Edukasi dan Dukungan Teknis.
Melalui tim tersebut, pemerintah akan menjalankan berbagai kegiatan mulai dari pendataan wajib pajak atau canvassing, pengolahan data hasil pendataan, penyusunan daftar sasaran pengawasan, hingga pelaksanaan pengawasan dan edukasi kepada wajib pajak.
Darmawan menegaskan, pendekatan yang dilakukan bukan hanya berorientasi pada penagihan atau pengawasan, tetapi lebih mengedepankan pembinaan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.
“Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan,” katanya.
Keputusan pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Budiasa. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.
Bupati Jembrana menyambut positif langkah kolaborasi tersebut. Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Seperti kita ketahui bersama bahwa PAD Kabupaten Jembrana masih menjadi yang terendah di Provinsi Bali. Saya sangat berharap pembentukan tim bersama ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga uang tersebut dapat dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program pembangunan daerah,” ujar I Made Kembang Hartawan.
Ia berharap kerja sama tersebut mampu menghasilkan pengelolaan penerimaan yang lebih optimal sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut awal pembentukan tim, jajaran DJP Bali bersama Pemerintah Kabupaten Jembrana langsung melakukan kunjungan ke sejumlah wajib pajak di wilayah Jembrana, di antaranya Bambora Medewi dan Puri Dajuma Eco-Resort.
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal implementasi pengawasan bersama yang dipadukan dengan pembinaan serta edukasi perpajakan kepada wajib pajak.
Kepala KPP Pratama Tabanan Budiyanta mengatakan, keberhasilan meningkatkan kepatuhan pajak membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami percaya kepatuhan wajib pajak tumbuh melalui kolaborasi dan edukasi yang berkelanjutan. Karena itu, kami akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana agar masyarakat semakin memahami kewajiban perpajakannya dan manfaat pajak dapat kembali dirasakan melalui pembangunan daerah,” tutup Budiyanta. (red)
