BULELENG (terasbalinews.com) – Rencana pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi. Meski demikian, ia menegaskan proyek strategis tersebut sebaiknya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali.
Menurut Kresna Budi, penguatan fungsi Pelabuhan Celukan Bawang menjadi solusi penting untuk mengurangi kepadatan arus logistik maupun kendaraan yang selama ini terjadi di kawasan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. Selain itu, pengembangan pelabuhan dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali Utara.
“Menurut pandangan saya, cara penguraian yang paling tepat adalah memaksimalkan Pelabuhan Celukan Bawang. Ini bukan hanya untuk antisipasi jangka pendek seperti Idul Fitri saja, tetapi untuk antisipasi jangka menengah dan panjang. Jangan sampai masalah kemacetan logistik terjadi lagi,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Politisi Partai Golkar itu juga mendukung rencana penambahan tiga hingga empat dermaga baru sekaligus peningkatan status pelabuhan. Ia menilai keberadaan pelabuhan memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran distribusi barang dan perkembangan ekonomi suatu daerah.
“Kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan oleh pelabuhannya. Kalau jalurnya macet, ekonomi mandek. Tapi kalau jalurnya dibuka, ekonomi pasti lancar,” tambahnya.
Kresna Budi menekankan pembangunan pelabuhan berskala besar semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk perusahaan pengelola pelabuhan seperti Pelindo.
“Peranan itu kan ranahnya Pelindo, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Perusahaannya kan di bawah kementerian. Jangan dong duit Bali yang dipakai untuk itu. Anggaran dari kementerian yang harus dibawa ke Bali supaya ekonomi kita lebih hidup,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan kondisi APBD Bali saat ini masih perlu difokuskan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang masih banyak dikeluhkan warga.
“Kalau APBD dipakai untuk membangun pelabuhan, sementara kondisi keuangan kita sedang keteteran, itu kurang tepat. Biarlah anggaran daerah digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Semuanya punya peran masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kresna Budi menilai kemampuan menghadirkan anggaran pusat menjadi salah satu indikator keberhasilan seorang pemimpin daerah dalam mendorong pembangunan wilayahnya.
“Keberhasilan seorang pemimpin adalah mampu menarik anggaran pusat ke daerah. Kita serahkan proyek dari Kementerian Perhubungan, baik darat maupun laut, untuk Buleleng. Kita sangat dukung. Bukan berarti kita tidak setuju dengan pembangunan, tetapi kita butuh anggaran kementerian untuk infrastruktur di Bali,” tandasnya. *ndr
