BULELENG (terasbalinews.com) – Persoalan data penerima bantuan sosial (bansos) hingga kebutuhan dasar nelayan menjadi sorotan dalam reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi, S.AP., di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Buleleng, Senin (5/10/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Kresna Budi didampingi anggota DPRD Buleleng dari Fraksi Golkar, Made Suarsana, S.Sos. Sejumlah aspirasi warga disampaikan secara langsung, mulai dari sulitnya mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial akibat persoalan data Desil, kebutuhan alat tangkap nelayan, dukungan sarana peternakan, hingga permintaan ambulans.
Kresna Budi mengaku senang bisa bertatap muka langsung dengan masyarakat Pengastulan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena baru mendapat kesempatan berkunjung ke desa tersebut.
“Ini adalah hari yang baik buat saya. Saya memohon maaf kepada masyarakat di sini karena belum pernah berkunjung sebelumnya. Tapi jika kita melihat potensi yang ada, hal ini sangat menggembirakan. Kunci utamanya saat ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Kresna Budi.
Menurutnya, potensi ekonomi masyarakat Pengastulan masih dapat dikembangkan. Karena itu, peningkatan pendapatan warga dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan.
Aspirasi cukup kuat datang dari kelompok nelayan. Mereka berharap pemerintah memberikan bantuan alat tangkap, terutama jaring sleret, guna menunjang aktivitas dan hasil tangkapan.
Selain nelayan, kelompok peternak juga menyampaikan kebutuhan dukungan sarana untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka.
“Di saat kita bisa meningkatkan pendapatan mereka, rasanya kemakmuran itu akan semakin dekat,” ujar Kresna Budi.
Data Desil Jadi Kendala Akses Bansos
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah data Desil yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima program bantuan pemerintah.
Kresna Budi menyebut ketidaktepatan dan ketidaklengkapan data masih menjadi persoalan di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi membuat warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru kesulitan mengakses program pemerintah.
“Terkait keluhan soal Desil yang menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses bantuan, itu akar masalahnya ada pada data. Terkadang data di lapangan tidak lengkap, sehingga saat disinkronkan ke pusat, datanya tidak nyambung atau tidak masuk,” jelasnya.
Untuk mengurangi persoalan tersebut, Kresna Budi mendorong masyarakat membentuk kelompok usaha yang memiliki legalitas. Menurutnya, kelembagaan kelompok dapat menjadi pintu masuk yang lebih jelas bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan pemerintah.
“Untuk mengatasi ketimpangan ini, kita harus masuk melalui pembentukan kelompok. Dengan berkelompok, mereka bisa mendapatkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya. Itulah program yang harus kita dorong,” tegasnya.
Di sisi lain, kelompok suka duka atau kifayah di Pengastulan juga menyampaikan kebutuhan terhadap fasilitas ambulans. Kendaraan tersebut dinilai penting untuk membantu mobilitas warga yang sakit, khususnya ketika harus menjalani rujukan maupun mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan dalam reses Kresna Budi untuk selanjutnya diperjuangkan melalui jalur legislatif dan program pemerintah sesuai kewenangan serta kebutuhan masyarakat. *ndr
