BULELENG (terasbalinews.com) – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2027 mulai mengarah pada pencermatan pemerataan anggaran dan optimalisasi sumber pendapatan daerah. Komisi III DPRD Buleleng meminta alokasi Program Infrastruktur Wilayah Kecamatan (PIWK) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk mempertimbangkan jumlah penduduk di masing-masing desa.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Buleleng bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (19/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III Sekretariat DPRD Buleleng itu dipimpin Ketua Komisi III, I Ketut Susila Umbara, S.H., bersama sejumlah anggota komisi.
Selain pemerataan anggaran PIWK, pembahasan juga mencakup rencana program dan kegiatan perangkat daerah, alokasi hibah kepada masyarakat, pembiayaan daerah, hingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027.
Ketua Komisi III DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara, mengatakan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) diarahkan untuk mencermati kesesuaian rencana kerja dan anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Salah satu perhatian utama adalah pola pembagian anggaran PIWK antarkecamatan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggunakan pertimbangan yang lebih terukur agar distribusi anggaran tidak hanya terbagi secara administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Dalam rapat tadi, Komisi III meminta Bappeda agar mengkaji kembali alokasi anggaran PIWK di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di setiap desa, sehingga pengalokasiannya dapat lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, aset daerah yang belum dimanfaatkan agar segera didata dan dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Selain pemerataan infrastruktur, optimalisasi aset milik pemerintah daerah juga menjadi sorotan. Komisi III meminta aset yang selama ini belum dimanfaatkan segera diinventarisasi dan dikelola secara produktif agar tidak sekadar menjadi beban pemeliharaan, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
Di sisi lain, target PAD 2027 juga menjadi materi pendalaman. Komisi III ingin memastikan target pendapatan yang direncanakan memiliki dasar perhitungan yang realistis serta didukung strategi pencapaian yang jelas dari perangkat daerah terkait.
Susila Umbara menegaskan, pembahasan Ranperda APBD merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPRD untuk memastikan setiap alokasi belanja daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi III selanjutnya akan melanjutkan pencermatan terhadap materi Ranperda APBD 2027 bersama perangkat daerah terkait sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. *ndr














