DENPASAR (terasbalinews.com). Derasnya investasi pariwisata di Bali jangan sampai membuat masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Di balik pertumbuhan hotel, vila, restoran dan berbagai fasilitas wisata, keberadaan desa adat, masyarakat lokal serta adat, agama dan budaya Bali harus tetap menjadi bagian utama pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan Bendesa Adat Ungasan yang juga Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Jumat (30/10/2026).
Menurut Disel Astawa, kekuatan pariwisata Bali tidak semata-mata terletak pada keindahan alam atau kemegahan fasilitas wisata. Daya tarik utama Pulau Dewata juga bertumpu pada adat, agama dan budaya yang diwariskan serta dijaga masyarakat secara turun-temurun.
Karena itu, desa adat dinilai harus menjadi salah satu pilar dalam pembangunan pariwisata Bali. Pelestarian tradisi, pelaksanaan upacara keagamaan, kesenian hingga berbagai aktivitas sosial masyarakat adat membutuhkan dukungan dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Disel Astawa mengapresiasi penguatan kedudukan desa adat melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Namun, menurut dia, penguatan melalui regulasi harus dibarengi dukungan nyata dari pemerintah maupun pelaku usaha.
“Melestarikan adat, agama, dan budaya tidak bisa dilepaskan dari konteks biaya. Karena itu, kontribusi pihak ketiga dalam pembangunan harus kita pertimbangkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi antara investor, desa adat, desa dinas dan masyarakat sejak awal proses investasi. Menurutnya, investasi tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Manfaat itu, kata dia, antara lain dapat diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta kontribusi terhadap kegiatan sosial, adat dan budaya masyarakat.
Disel Astawa mengibaratkan pariwisata Bali seperti gula yang mengundang semut dari berbagai daerah. Persoalannya, masyarakat Bali sebagai pemilik wilayah sekaligus penjaga kebudayaan jangan sampai justru tidak menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut.
“Pariwisata itu ibarat gula, gulanya ada di Bali, tetapi semutnya datang dari mana-mana. Tidak semua yang menikmati gula itu orang Bali. Karena itu, harus ada sinergi agar masyarakat lokal juga mendapatkan manfaat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya investasi yang masuk tanpa komunikasi memadai dengan desa adat dan masyarakat penyanding. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat baru mengetahui keberadaan investasi setelah pembangunan berjalan.
“Sekarang terkadang desa adat tidak tahu kapan investor datang, tahu-tahu bangunannya sudah berdiri. Ini yang menjadi persoalan,” katanya.
Kondisi tersebut, menurut Disel Astawa, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ketika muncul persoalan di lapangan. Sebab, desa adat dan masyarakat setempat tetap menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan persoalan sosial di wilayahnya.
Karena itu, ia mendorong setiap investasi yang masuk Bali mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan bendesa adat serta kepala desa atau lurah setempat.
Di sisi lain, Disel Astawa menilai pembangunan infrastruktur tetap penting untuk mendukung keberlanjutan pariwisata Bali. Kawasan-kawasan strategis pariwisata, kata dia, membutuhkan infrastruktur yang mampu mengimbangi pertumbuhan aktivitas ekonomi sekaligus mengurangi persoalan seperti kemacetan.
Namun, pembangunan juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian serius adalah ketersediaan air bersih di kawasan Kuta Selatan.
Pesatnya perkembangan hotel, restoran, vila dan fasilitas pariwisata membuat kebutuhan air bersih terus meningkat. Kondisi tersebut semakin berat ketika musim kemarau panjang berdampak terhadap sumber-sumber air baku.
Menurut Disel Astawa, kapasitas dan cadangan air yang tersedia semakin sulit mengimbangi pertumbuhan pembangunan, jumlah penduduk dan kunjungan wisatawan.
Ia pun mendukung rencana pemerintah mengembangkan teknologi desalinasi atau penyulingan air laut menjadi air bersih sebagai salah satu alternatif mengatasi keterbatasan pasokan.
Selain itu, pemerintah disebut telah menyiapkan pembangunan jaringan perpipaan serta rencana penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada PDAM.
Disel Astawa berharap rencana tersebut segera direalisasikan, khususnya untuk menjawab kebutuhan air bersih di Bali Selatan dan Kuta Selatan.
Namun, pengembangan desalinasi membutuhkan kesiapan teknis dan perizinan pemerintah pusat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dinilai perlu diperkuat agar proses regulasi tidak berlarut-larut.
“Ini merupakan bentuk pelayanan publik dan menyangkut kepentingan masyarakat. Jangan sampai kebutuhan air bersih terus menjadi persoalan,” ujarnya.
Pada akhirnya, Disel Astawa mengingatkan agar pembangunan pariwisata Bali tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi. Daya dukung lingkungan serta keberadaan adat, agama dan budaya harus tetap menjadi prioritas.
Sebab, menurut dia, kekuatan pariwisata Bali justru lahir dari masyarakat dan kebudayaan yang hidup di dalamnya.
“Kalau pelestarian agama dan budaya tidak berjalan, apa lagi yang menjadi daya tarik Bali? Kemajuan pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat Bali sekaligus menjaga identitas budaya kita,” pungkasnya. (yak)
