BADUNG (terasbalinews.com). Kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan belum memadainya sarana serta prasarana perangkat daerah menjadi sorotan Komisi I DPRD Kabupaten Badung dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menghambat optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama lima organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Gosana II Lantai II Sekretariat DPRD Badung, Rabu (11/11/2026), Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengungkapkan bahwa kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung masih jauh dari kondisi ideal.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, kebutuhan ideal pegawai di Badung mencapai sekitar 22.000 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Yang pertama, terkait keterbatasan SDM kita yang memang masih kurang di Kabupaten Badung. Idealnya, kita harus ditunjang oleh sekitar 22 ribu tenaga atau pegawai. Namun, yang existing sekarang baru sekitar 16 ribu. Jadi, kita masih kekurangan kurang lebih 6 ribu tenaga,” ujar politisi asal Petang tersebut.
Menurut Lanang Umbara, persoalan kekurangan pegawai tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ketersediaan SDM yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemerintah berjalan optimal, sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan SDM, kondisi sarana dan prasarana di sejumlah perangkat daerah juga menjadi catatan dalam evaluasi. Keterbatasan fasilitas penunjang dinilai perlu mendapat perhatian agar masing-masing OPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung I Gusti Lanang Umbara dan dihadiri sejumlah anggota Komisi I DPRD Badung, di antaranya Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Made Rai Wirata, dan Tommy Martana.
Sementara itu, lima OPD yang hadir meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung.
Melalui rapat kerja ini, Komisi I DPRD Badung tidak hanya mengevaluasi realisasi program sepanjang 2026, tetapi juga melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mempersiapkan program dan kebutuhan anggaran tahun 2027. Sejumlah persoalan yang ditemukan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung. (red)
