BREAKING NEWS
PT. TERAS MEDIA SEJAHTERA (terasbalinews.com). AHU-0012026.AH.01.01.TAHUN 2023.
Pasang iklan disini ( 970x250 pixel )
WhatsApp +62 819-3301-0005

Pemkab Buleleng dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Pekerja, Cakupan Capai 44,65 Persen

Pemkab Buleleng bersama BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja membahas Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja untuk memperluas perlindungan jaminan sosial pekerja. Kamis (19/11). (foto/ist).
banner 120x600
Pasang iklan disini ( 468x60 pixel )
WhatsApp +62 819-3301-0005

BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja memperkuat kerja sama untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mematangkan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagai landasan optimalisasi kepesertaan di Kabupaten Buleleng.

Pembahasan dokumen kerja sama tersebut difasilitasi Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Buleleng di ruang rapat Bagian Hukum, Jumat lalu. Koordinasi dipimpin Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan, Nyoman Agus Tri Kartika Yuda, mewakili Asisten I Setda Buleleng, bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam pertemuan itu, Agus Tri memfasilitasi pembahasan substansi, bentuk, dan redaksi Nota Kesepakatan serta Rencana Kerja agar sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini menjadi fondasi kita untuk bergerak bersama dalam merangkul masyarakat dengan stakeholder terkait di Buleleng,” jelasnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja, I Gusti Ayu Hayyati Yowani, mengatakan kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan bagi seluruh kelompok pekerja, termasuk sektor informal dan pekerja rentan.

Hingga Oktober 2026, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Buleleng telah mencapai 44,65 persen. Angka tersebut melampaui target universal coverage yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 43,65 persen.

“Hingga Oktober 2026 ini, Astungkara kita sudah melampaui target. Pencapaian kita sudah berada di angka 44,65 persen,” ujar Hayyati saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Perluasan kepesertaan selanjutnya menyasar pekerja rentan, seperti petani, nelayan, pengemudi ojek, hingga buruh bangunan. Melalui iuran Rp16.800 per bulan, pekerja sektor informal dapat memperoleh perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Hayyati menjelaskan, program tersebut juga mendukung upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sebagaimana arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2045. Selain memberikan perlindungan ketika peserta mengalami risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, program ini juga menyediakan manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta hingga perguruan tinggi dengan nilai total maksimal Rp174 juta, sesuai ketentuan kepesertaan.

Untuk pekerja informal, proses pendaftaran relatif sederhana. Calon peserta cukup menyiapkan KTP dan memenuhi ketentuan usia pendaftaran awal, yakni di bawah 65 tahun. Kepesertaan dapat berlanjut hingga usia lanjut selama peserta tetap membayar iuran secara aktif.

Melalui kerja sama tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak pekerja di Buleleng memperoleh perlindungan. Jaminan sosial ini juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pendidikan anak ketika pencari nafkah keluarga mengalami musibah, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan pekerjaan. *ndr

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *