BULELENG (terasbalinews.com) – Memasuki tahun anggaran 2026, Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng di Ruang Komisi II DPRD Buleleng, Kamis (15/1). Rapat ini menjadi langkah awal pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program infrastruktur daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, dan dihadiri anggota Komisi II, Tim Ahli DPRD, serta jajaran Dinas PUTR. Fokus pembahasan diarahkan pada rencana kerja Dinas PUTR Tahun Anggaran 2026, khususnya penanganan kerusakan jalan yang saat ini mencapai sekitar 275 hingga 300 kilometer di wilayah Buleleng.
Dalam APBD 2026, belanja modal infrastruktur dialokasikan sebesar Rp361 miliar untuk 75 kegiatan. Anggaran tersebut bersumber dari Dana BKK Provinsi Bali, Pinjaman Daerah, BKK Kabupaten Badung, BKK Kota Denpasar, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta APBD Kabupaten Buleleng. Selain perbaikan jalan, alokasi ini juga mencakup pembangunan RSUD Buleleng dan sejumlah proyek strategis lainnya.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng menegaskan pentingnya percepatan perbaikan jalan dengan kualitas yang baik dan pengawasan yang ketat. Ia berharap setiap tahun terdapat progres nyata sehingga persoalan jalan rusak dapat diselesaikan dalam masa pemerintahan berjalan, dengan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan di sembilan kecamatan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Ir. I Putu Adiptha Ekaputra, ST., MM., IPU., menyampaikan bahwa pada tahun 2026 PUTR memprioritaskan rehabilitasi jalan dan irigasi, penataan kawasan pusat perdagangan Singaraja, kawasan Tugu Singa Ambara Raja (Titik Nol Singaraja), kawasan wisata Lovina, pembangunan Gedung Laksmigraha, serta pembangunan RSUD Buleleng. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa paket pekerjaan telah memasuki tahapan tender agar pelaksanaan dapat segera dimulai.
Ke depan, Komisi II DPRD Buleleng memastikan akan melakukan pengawasan berkelanjutan, termasuk turun langsung ke lapangan, guna memastikan seluruh program infrastruktur tahun 2026 berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. *ndr















