BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat pembangunan infrastruktur meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPerkim), berbagai program prioritas mulai direalisasikan pada 2026, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata.
Kepala Dinas PUPRPerkim Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, mengatakan pemerintah telah memetakan kebutuhan pembangunan di seluruh kecamatan sebagai dasar penentuan skala prioritas. Penanganan difokuskan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan berat, jembatan, irigasi, kawasan permukiman, hingga penataan ruang publik.
“Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah dipetakan di masing-masing kecamatan,” ujarnya saat menjadi narasumber dialog interaktif bertema Solusi Infrastruktur Berkelanjutan di Tengah Keterbatasan Anggaran, Selasa (23/6/2026).
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp63 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah perbaikan ruas jalan di kawasan Lemukih, terutama akses menuju Menara Turyapada. Setelah sebelumnya bagian atas jalan diperbaiki, kini pengerjaan dilanjutkan pada ruas bawah yang juga mengalami kerusakan cukup parah.
Selain itu, dua jembatan di Banyuasri dan Tejakula turut menjadi prioritas karena memiliki peran penting dalam menunjang konektivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Di sektor pertanian, Dinas PUPRPerkim juga merehabilitasi 35 jaringan irigasi yang tersebar di berbagai wilayah Buleleng. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air, terutama saat musim kemarau, sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga.
“Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoalan, namun saat musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi,” jelas Adiptha.
Tidak hanya membangun infrastruktur dasar, pemerintah juga mempercantik kawasan perkotaan dan destinasi wisata. Penataan kawasan Titik Nol Singaraja menjadi salah satu proyek strategis guna memperkuat identitas kota, sementara revitalisasi kawasan Pantai Lovina hampir rampung sebagai persiapan penyelenggaraan Lovina Festival.
Penataan di Lovina meliputi peningkatan fasilitas publik, aksesibilitas, hingga pemasangan lampu tenaga surya yang dinilai lebih hemat energi dan efisien dalam jangka panjang.
“Lovina merupakan salah satu wajah pariwisata Buleleng. Karena itu, penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh agar lebih nyaman dan menarik bagi wisatawan,” katanya.
Program penataan juga akan dilanjutkan ke kawasan Jalan Diponegoro hingga Pabean menuju Pelabuhan Buleleng. Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat kuliner atau angkringan sekaligus ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat pada malam hari.
Sementara itu, Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja di kawasan Pelabuhan Buleleng juga akan direvitalisasi agar dapat difungsikan sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan, termasuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali.
Meski demikian, Adiptha mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan besar. Dengan kemampuan APBD saat ini, pemerintah hanya mampu memperbaiki sekitar 30 kilometer jalan setiap tahun, sedangkan total jalan rusak di Kabupaten Buleleng mencapai sekitar 300 kilometer.
“Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan melalui musrenbang, namun tidak semuanya bisa langsung dieksekusi. Oleh sebab itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Dinas PUPRPerkim terus melakukan penambalan jalan berlubang di sejumlah titik untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Di sisi lain, Buleleng juga mulai mengembangkan penggunaan teknologi aspal plastik sebagai inovasi pengelolaan sampah sekaligus peningkatan kualitas jalan. Teknologi tersebut telah diterapkan di beberapa ruas jalan, di antaranya di Desa Bengkala dan kawasan Pura Segara Rupek.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan swadaya masyarakat dalam membantu pembangunan infrastruktur juga terus didorong sebagai bentuk kolaborasi mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Buleleng. *ndr
