BADUNG (terasbalinews.com). Kabupaten Badung kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti yang menilai keberhasilan itu lahir dari sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
Apresiasi tersebut disampaikan Anom Gumanti usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Menurut Anom Gumanti, raihan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Badung mampu menjaga tata kelola keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya kepada awak media.
Meski demikian, Anom Gumanti mengingatkan bahwa capaian WTP bukanlah tujuan akhir. Ia menegaskan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta terus memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga meminta seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK RI segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan teman-teman eksekutif menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI ini untuk melakukan hal yang lebih baik lagi kepada masyarakat Badung. Transparansi informasi pemerintah daerah harus terus kita lakukan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Selain menyoroti aspek transparansi, Ketua DPRD Badung juga memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan dana hibah yang selama ini menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah. Ia mendorong optimalisasi sistem E-Hibah agar proses penyaluran bantuan menjadi lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap penyaluran, tetapi juga harus mencakup pendampingan kepada penerima hibah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Langkah tersebut dinilai penting mengingat tidak semua masyarakat memahami prosedur administrasi dan pelaporan yang diwajibkan.
“Harus ada sinergi dari semua pihak. Eksekutif juga jangan membiarkan ketika ada kendala di lapangan. Masyarakat perlu didampingi karena tidak semuanya memahami proses, sistem, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Harapannya bisa terus dimonitor dan didampingi,” tegasnya.
Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Anom Gumanti optimistis seluruh rekomendasi dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang diberikan. Jika ketentuan mengatur penyelesaian dalam waktu 60 hari, ia berharap proses tersebut dapat dirampungkan hanya dalam waktu satu bulan.
“Saya optimistis bisa dilakukan karena waktu 60 hari sebenarnya cukup longgar. Harapan saya satu bulan sudah bisa selesai,” pungkasnya.
Dengan capaian opini WTP ke-12 berturut-turut tersebut, Kabupaten Badung kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Bali yang konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (red)
